Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Tuntut Tanggung Jawab ITB

Kompas.com - 02/03/2009, 11:55 WIB

BANDUNG, SENIN — Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla meminta pertanggungjawaban sivitas akademika Institut Teknologi Bandung (ITB) terkait dengan pengelolaan sektor perhubungan dan energi di dalam negeri. Pasalnya, banyak alumni ITB yang menjadi menteri dan pejabat di dua sektor tersebut.

Demikian disampaikan Wapres Kalla saat memberikan sambutan di acara Sidang Terbuka, peringatan Dies Natalis ke-50, dalam rangka Ulang Tahun Emas Institut Teknologi Bandung (ITB) di Auditorium Sabuga Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Senin siang. Acara dihadiri oleh Mendiknas Bambang Sudibyo, Rektor ITB Prof DR Djoko Santoso, dan jajaran senat ITB.

Sejumlah alumni ITB yang sekarang menjadi pejabat tinggi hadir di antaranya Mensesneg Hatta Radjasa, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menhub Jusman Safeii Djamil, dan Ketua Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh dan Nias Kuntoro Mangkusubroto.

Dalam catatan Wapres, di kabinet Indonesia Bersatu sekarang ini tercatat ada tujuh menteri alumni ITB. Mereka adalah Hatta Radjasa, Purnomo Yusgiantoro, Jusman Safeii Djamal, Aburizal Bakrie, Jero Wacik, Rahmat Witoelar, dan Kusmayanto Kadiman.

"Jadi kalau ada jalanan macet, kecelakaan, dan lainnya ITB harus direformasi. Juga di bidang energi, dipegang oleh alumni ITB. Demikian juga Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Akan tetapi, mengapa minyak kita produksinya terus turun? Dan, mengapa juga listrik kita sering padam?" tanya Wapres.

Bahkan, menurut Wapres dalam sejarah RI dua Presiden RI adalah alumni ITB, yaitu Ir Soekarno dan Prof Dr BJ Habibie. "Jadi, kalau negara ini gagal, saya minta pertanggungjawaban ITB," lanjut Wapres, disambut tepuk tangan undangan yang hadir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com