NTB Adukan soal Cukai Rokok ke MK

Kompas.com - 24/02/2009, 13:27 WIB
Editor

JAKARTA, SELASA — Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB), yang diwakili Gubernur Zainul Madji, mengadu ke Mahkamah Konstitusi karena tidak menerima 2 persen cukai hasil tembakau, atau setara Rp 230 miliar, dari total pendapatan negara terhadap cukai hasil tembakau, sebagaimana diatur Pasal 66A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

 

Pasal tersebut menyatakan, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2 persen, yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

 

Kuasa Hukum Pemohon, Andy Hadiyanto, mengatakan, Selasa (24/2) di persidangan MK, cukai hasil tembakau hanya diberikan kepada provinsi yang memiliki pabrik rokok, sementara NTB tidak memiliki pabrik rokok. Padahal, di sisi lain, NTB merupakan daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia, yakni sebesar 46.824 ton pada tahun 2008.  

 

Jika NTB tidak dapat cukai hasil tembakau, maka pemda akan kesulitan meningkatkan kualitas bahan baku, serta membina industri dan lingkungan, ujar Andy.

 

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang turut hadir selaku termohon, mengatakan, dana cukai yang diterima oleh pemerintah pusat selalu dikembalikan kepada daerah-daerah melalui berbagai instrumen berdasarkan formulasi dana alokasi umum. Ditambahkan, secara filosofis pemungutan cukai dilakukan untuk melindungi masyarakat dalam mengonsumsi suatu produk secara berlebihan, dalam hal ini rokok, bukan sebagai alat penerimaan negara utama.

 

"Dana 2 persen diberikan kepada daerah penghasil tembakau agar dapat menciptakan skenario pembangunan industri alternatif. Industri rokok kian menuai kritik masyarakat. Kami memang sangat membatasi penggunaan cukai hasil tembakau," ujar Sri Mulyani.

 

Ditambahkan, penerimaan cukai hasil tembakau turut mengurangi dana alokasi umum yang diterima daerah yang tersangkutan. Dana hasil pengurangan DAU terhadap daerah penerima cukai hasil tembakau, lanjut Sri Mulyani, digunakan untuk pembiayaan ekualisasi daerah-daerah lain yang masih tertinggal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lukas Enembe Disebut Kerap Berjudi di Luar Negeri, dari Mana Sumber Uangnya?

Lukas Enembe Disebut Kerap Berjudi di Luar Negeri, dari Mana Sumber Uangnya?

Nasional
Saat Puan dan Muhaimin Saling Mendoakan di Tengah Momen Makan Pecel...

Saat Puan dan Muhaimin Saling Mendoakan di Tengah Momen Makan Pecel...

Nasional
Prajurit TNI AD Tersangka Mutilasi di Mimika Diduga Terlibat Bisnis Penimbunan BBM

Prajurit TNI AD Tersangka Mutilasi di Mimika Diduga Terlibat Bisnis Penimbunan BBM

Nasional
Menpan-RB: Indeks Kualitas ASN di Indonesia Lebih Rendah dari Negara Lain

Menpan-RB: Indeks Kualitas ASN di Indonesia Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
'Dansa Politik' Kader PDI-P,  Antara Dewan Kolonel dan Dewan Kopral

"Dansa Politik" Kader PDI-P, Antara Dewan Kolonel dan Dewan Kopral

Nasional
Dua Gibran, Merdeka Belajar dan Diplomasi Istana

Dua Gibran, Merdeka Belajar dan Diplomasi Istana

Nasional
Deretan Skandal Lukas Enembe, dari Dugaan Korupsi hingga Judi

Deretan Skandal Lukas Enembe, dari Dugaan Korupsi hingga Judi

Nasional
Ke MKD DPR, IPW Bakal Jelaskan soal 'Private Jet' yang Dipakai Brigjen Hendra Kurniawan

Ke MKD DPR, IPW Bakal Jelaskan soal "Private Jet" yang Dipakai Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
Laporan Keuangan Konsorsium Judi Mengalir ke Oknum Polisi

Laporan Keuangan Konsorsium Judi Mengalir ke Oknum Polisi

Nasional
Jemput Paksa Menanti jika Lukas Enembe Mangkir Lagi dari Panggilan KPK

Jemput Paksa Menanti jika Lukas Enembe Mangkir Lagi dari Panggilan KPK

Nasional
Teka-teki Hakim Agung Bakal Temani Sudrajad Dimyati di Sel KPK

Teka-teki Hakim Agung Bakal Temani Sudrajad Dimyati di Sel KPK

Nasional
Hobi Judi Lukas Enembe Terbongkar, Mahfud MD Dibuat Geram

Hobi Judi Lukas Enembe Terbongkar, Mahfud MD Dibuat Geram

Nasional
Sulitnya Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS: Antara Dilema Surya Paloh dan Alotnya Nama Capres-Cawapres

Sulitnya Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS: Antara Dilema Surya Paloh dan Alotnya Nama Capres-Cawapres

Nasional
[POPULER NASIONAL] Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri | Mahfud soal Hakim Agung yang Terseret OTT

[POPULER NASIONAL] Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri | Mahfud soal Hakim Agung yang Terseret OTT

Nasional
Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.