Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Masih Menganalisis Pemicu Alarm Sukhoi

Kompas.com - 20/02/2009, 23:05 WIB

JAKARTA, JUMAT - Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI, Marsda Sagom Tamboen memastikan, baik Komando Armada Timur (Koarmatim) TNI Angkatan Laut maupun Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) TNI Angkatan Udara, keduanya sama-sama tidak mendeteksi adanya aktivitas kapal perang maupun pesawat tempur asing di wilayah udara dan laut sekitar Sulawesi Selatan.

Hal itu disampaikan Sagom, Jumat (20/2), menyusul laporan Komandan Pangkalan Udara TNI AU Sultan Hasanuddin, Makassar, Marsekal Pertama Ida Bagus Putu Dunia, yang menyatakan dua pesawat tempur barunya, Sukhoi jenis Su-30 MK2, telah dikunci peluru missile dari pihak yang tidak diketahui asalnya.

"Untuk hari ini juga tidak ada izin keamanan (security clearance) yang dikeluarkan untuk pesawat atau kapal (tempur) dari negara mana pun melintas di kawasan kita terutama di Sulsel. Saya sudah menanyakan itu ke Koarmatim dan juga ke Kohanudnas. Soal keterangan dari beliau (Ida Bagus Putu Dunia), memang hal itu kewenangannya," ujar Sagom.

Saat ini menurut Sagom, TNI terus melakukan analisis terutama dari data penerbangan yang terekam dari kedua pesawat tempur dan juga laporan pihak Koarmatim dan Kohanudnas. Dia mengimbau semua pihak tidak terlalu dini membuat kesimpulan ada pihak yang mau menyerang kedua pesawat tempur TNI AU tadi atau mengganggu wilayah kedaulatan Indonesia.

Tidak terburu-buru

Namun Sagom membantah kemungkinan-kemungkinan lain seperti rusaknya sistem peringatan pesawat tempur tersebut karena selain masih baru, alarm peringatan berasal dari kedua pesawat tadi. Saat kejadian, pilot Rusia tengah melatih pilot-pilot tempur TNI AU. Sagom juga membantah kemungkinan ancaman serangan berasal dari kapal selam asing.

"Pilihan kemungkinannya kan memang dua, antara benar-benar dikunci dan akan ditembak atau karena ada kesalahan sistem. Kalau kemungkinan kedua sulit lah, karena alarm yang berbunyi dari kedua pesawat bersamaan. Masak iya, rusak dua-duanya?" ujar Sagom.

Lebih lanjut menurut Sagom, soal kemungkinan ancaman serangan dari kapal selam juga kecil kemungkinannya karena teknologi kapal selam belum memungkinkan untuk menyerang pesawat tempur yang bergerak di udara. Sagom meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara terburu-buru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Budiyanto Wijaya Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Budiyanto Wijaya Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Terima Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Sebut Sesuai Arahan Jokowi

Terima Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Sebut Sesuai Arahan Jokowi

Nasional
Syarat Usia Calon Kepala Daerah Diubah MA, PKS Siapkan Anak Muda Maju Pilkada

Syarat Usia Calon Kepala Daerah Diubah MA, PKS Siapkan Anak Muda Maju Pilkada

Nasional
Politik Gimik Calon Kepala Daerah

Politik Gimik Calon Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Riau Sambungkan Tol Pekanbaru-Padang ke Kawasan Produktif

Jokowi Minta Kepala Daerah Riau Sambungkan Tol Pekanbaru-Padang ke Kawasan Produktif

Nasional
Caleg PKS Tersangka Kasus Narkoba Disebut Terima Rp 380 Juta dari Jaringan Malaysia

Caleg PKS Tersangka Kasus Narkoba Disebut Terima Rp 380 Juta dari Jaringan Malaysia

Nasional
Prabowo Bentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi untuk Siapkan Pemerintahan

Prabowo Bentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi untuk Siapkan Pemerintahan

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sebut Intens Komunikasi dengan Sri Mulyani sejak 2 Bulan

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sebut Intens Komunikasi dengan Sri Mulyani sejak 2 Bulan

Nasional
Tapera Jadi Sorotan Publik, Anggota Komisi VI DPR: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Mekanisme dan Pembiayaannya

Tapera Jadi Sorotan Publik, Anggota Komisi VI DPR: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Mekanisme dan Pembiayaannya

Nasional
Peringati Bulan Kesadaran Auditor, DPR Ingin Tingkatkan Kualitas Penasihat Organisasi

Peringati Bulan Kesadaran Auditor, DPR Ingin Tingkatkan Kualitas Penasihat Organisasi

Nasional
Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi: Prabowo Harap Transisi Tak Makan Waktu Lama

Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi: Prabowo Harap Transisi Tak Makan Waktu Lama

Nasional
 Starlink Beroperasi di Indonesia, Komisi VI Soroti Pentingnya Kedaulatan Data dan Keamanan Digital di Indonesia

Starlink Beroperasi di Indonesia, Komisi VI Soroti Pentingnya Kedaulatan Data dan Keamanan Digital di Indonesia

Nasional
Soal Pembahasan RUU Kelautan, DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara

Soal Pembahasan RUU Kelautan, DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara

Nasional
Belajar dari MA dan MK, Utak-atik Hukum demi Penguasa Bakal Berlanjut

Belajar dari MA dan MK, Utak-atik Hukum demi Penguasa Bakal Berlanjut

Nasional
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com