Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kritik Fatwa Golput MUI

Kompas.com - 05/02/2009, 12:31 WIB

Laporan wartawan Kompas Suhartono dari Washington DC

WASHINGTON, KAMIS — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik fatwa larangan golput atau tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2009 yang baru-baru ini dikeluarkan melalui sidang Ijtima Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Padang Panjang.

Menurut Wapres, jika fatwa itu haram, artinya yang melanggar akan berdosa. Padahal orang berdosa akan masuk neraka. Jadi golput akan mengantar seseorang masuk neraka?

Kritik itu dilontarkan Wapres Kalla saat bertemu dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di AS dalam acara silaturahim di Wisma Duta, Washington, AS, Rabu malam waktu setempat atau Kamis pagi (5/2) waktu Indonesia.

"Fatwa MUI haram itu harus hati-hati. Saya tanya MUI, kok haram (golput)? Haram itu kan dosa. Dosa itu masuk neraka, jadi kalau golput itu masuk neraka?" tanya Wapres Kalla.

Menurut Wapres, fatwa itu sebenarnya acuan untuk masyarakat. "Akan tetapi orang umum mengetahuinya sudah seperti kewajiban bahwa itu (golput) haram. Padahal faktanya, fatwa itu hanya acuan," tambahnya.

Wapres menceritakan bahwa dirinya sudah menghubungi Wakil Ketua MUI, Din Syamsuddin. "Jadi Pak Din tidak setuju meski orang MUI. Saya telepon bapak kan?" tanya Wapres Kalla kepada Din yang hadir dalam acara pertemuan tersebut. "Bapak tidak terlalu setuju. Ya sudahlah," ujar Kalla.

Wapres juga bertanya kepada Utusan Khusus Presiden untuk Negara-negara di Timur Tengah, Alwi Shihab, yang juga berada di sana. Namun, jawaban Alwi tidak jelas di tengah forum itu.

Sebelumnya, sidang fatwa MUI mengeluarkan fatwa kontroversial tentang larangan golput dalam Pemilu 2009 mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com