Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dubes RI di AS Ingatkan Wapres Jangan Kampanye

Kompas.com - 05/02/2009, 09:52 WIB

Laporan Wartawan Kompas Suhartono

WASHINGTON, KAMIS — Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Sudjadnan Parnohadiningrat mengingatkan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Rabu (4/2) malam waktu setempat atau pagi hari waktu Indonesia, agar tidak menggunakan aula Wisma Duta RI sebagai tempat kampanye.

Sebab, jika itu terjadi, ia bisa ditegur melanggar aturan berkampanye. Hal itu diingatkan Sudjadnan saat membuka pertemuan dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di AS di Wisma Duta di Jalan Tilden NW 2700, Washington DC, AS.

Dalam acara itu hadir Ny Mufidah Jusuf Kalla, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Utusan Khusus Presiden untuk negara-negara di kawasan Timur Tengah Alwi Shihab, Deputi Seswapres Bidang Kesra Azyumardi Azra, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (API) Sofjan Wanandi, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta puluhan warga Indonesia.

Akan tetapi, dasar Wapres Kalla, bisa saja ia menjawab. Lalu, apa jawaban Pak Wapres ini. "Benar yang disampaikan Pak Dubes. Akan tetapi, ada pengecualian dalam UU Pemilu. Kalau tidak ada gedung atau ruang di daerah itu, gedung pemerintah bisa dipakai untuk kampanye. Tetapi, sekarang ini saya tidak lagi berkampanya Pak Dubes," jawab Wapres Kalla disambut tawa peserta pertemuan.

Wapres Kalla kemudian menambahkan, sebagai calon yang sedang memerintah (incumbent), apa pun yang dikerjakan oleh calon-calon yang memerintah adalah sebuah kampanye. "Meskipun sebenarnya kita bukan untuk berkampanye, melainkan bekerja," lanjut Wapres dengan serius.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com