Walau Masih Bermasalah, Ambalat Tidak Dibahas

JAKARTA, KAMIS — Walau menjadi ajang forum pertemuan rutin tahunan membahas berbagai persoalan seputar masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, sidang ke-37 General Border Committee (GBC), yang kali ini digelar di Jakarta, diakui sama sekali tidak menyinggung sengketa yang terjadi di kawasan Blok Ambalat.

Pengakuan tersebut disampaikan oleh kedua pemimpin delegasi GBC Indonesia-Malaysia, masing-masing Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan pejabat Menteri Pertahanan sekaligus juga Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, Kamis (11/12), dalam jumpa pers seusai penandatanganan kesepakatan.

Seperti diwartakan, kawasan itu kerap menjadi sorotan menyusul persinggungan yang beberapa kali terjadi antararmada kapal perang angkatan bersenjata kedua negara. Blok Ambalat yang diyakini memiliki kandungan minyak dan gas bumi itu disebut-sebut juga menjadi rebutan dua perusahaan minyak internasional.

"Persoalan Ambalat tidak dibicarakan dalam sidang GBC ke-37 ini karena kami sepakat untuk menyerahkan soal itu ke proses perundingan, yang selama ini telah berjalan dan dilakukan antar-Departemen Luar Negeri masing-masing," kata Juwono.

Menurut Juwono, kalaupun ada pembahasan, yang bisa disebut terkait masalah sengketa di Ambalat, hanya sebatas penetapan aturan pelibatan (rules of engagement) antarkedua belah pihak, misalnya, jika terjadi penahanan terhadap awak kapal salah satu pihak oleh pihak lain.

Dengan begitu, kejelasan aturan tadi diharapkan bisa mencegah terjadinya sengketa atau perbenturan fisik yang tidak perlu antarkedua belah pihak di kawasan perairan itu. Aturan pelibatan tadi hingga saat ini masih dalam pembahasan antarangkatan laut kedua negara.

Jika soal aturan pelibatan terkait kerja sama antarkedua AU sepanjang wilayah perbatasan darat, kesepakatan yang telah dihasilkan justru sudah jauh lebih maju dan sudah disepakati soal prosedur bakunya. "Hal itu termasuk bagian dari keberhasilan GBC ke-37 tahun ini," ujar Juwono.

Dalam jumpa pers itu PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi menyatakan setuju jika persoalan Ambalat diserahkan proses penyelesaiannya di tingkat perundingan antar Departemen Luar Negeri kedua negara, dengan mengedepankan upaya saling menguntungkan kedua belah pihak.

Badawi dalam persidangan GBC kali ini justru lebih menyoroti dampak krisis moneter dunia, yang diperkirakan bakal berakibat negatif dan memperlambat perputaran roda perekonomian kedua negara dalam beberapa bulan mendatang.

Hal itu, menurutnya, harus bisa diantisipasi sejak sekarang. Menurut Badawi, krisis ekonomi dunia dapat berdampak negatif meningkatkan ketidakpuasan serta keresahan masyarakat, terutama di kalangan bawah di kedua negara, yang bukan tidak mungkin kemudian memicu peningkatan kejahatan, terutama yang terjadi di kawasan perbatasan kedua negara.

Untuk itu sejumlah langkah harus dilakukan, semisal, peningkatan kerja sama antarintelijen kedua negara, yang selama ini memang sudah berjalan dengan baik. "Kita mesti waspada pada aktivitas penyenayah (penyelundup) dan pelaku human-trafficking yang dapat mendatangkan penderitaan bagi rakyat kedua belah pihak," ujar Badawi.