Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jenderal Soedirman, Panglima Besar dan Pendakwah

Kompas.com - 10/11/2008, 19:04 WIB

YOGYAKARTA, SENIN - Sosok Panglima Besar Jenderal Soedirman patut menjadi contoh bagi kalangan muda bangsa ini. Selain memiliki rasa nasionalisme yang kuat, ia memiliki keimanan yang tinggi.

Dosen sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta A Adaby Darban menuturkan, sebelum masuk ke dunia militer, Soedirman adalah guru bagi temannya dan menjadi teladan di kalangan anak muda karena pernah aktif dan menjadi guru di Kepanduan Muhammadiyah Hizboel Wathon (Pembela tanah air), kemudian menjadi guru serta kepala sekolah di sekolah Muhammadiyah di Cilacap.

Selain menjadi guru, Soedirman adalah seorang muslim yang taat, pernah menjadi muballigh-juru dakwah. Ia dikenal sebagai juru dakwah yang mengedepankan pendekatan kultural dan persuasif yang rajin berkeliling di pedesaan dan perkotaan, dan bahkan juga mendirikan pusat dakwah. Pada saat telah menjadi Panglima pun Soedirman tetap suka mengaji di Pengajian Malem Selasa PP Muhammadiyah di gedung Pesantren Kauman Yogyakarta serta tetap tidak melupakan kegiatan dakwah di lingkungannya, ungkap Adaby Senin (10/11) di Yogyakarta.

Pengalaman aktif di Kepanduan Hizboel Wathon merupakan modal bagi Soedirman memasuki dunia kemiliteran. Karir kemiliteranya dimulai dari menjadi anggota Pembela Tanah Air (PETA) yaitu kesatuan militer yang dibentuk dan dilatih jepang. "Soedirman tumbuh dari persemaian muslim yang taat berkembang sebagai seorang guru sekolahan, guru masyarakat, dan guru militer yang handal," ungkapnya.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LPSK Terima 7.700 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2023

LPSK Terima 7.700 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2023

Nasional
Pemerintah Beberkan Progres Infrastruktur Pendukung PON XXI Aceh-Sumut

Pemerintah Beberkan Progres Infrastruktur Pendukung PON XXI Aceh-Sumut

Nasional
DPR Dianggap Hendak 'Setir' MK Lewat Revisi UU

DPR Dianggap Hendak "Setir" MK Lewat Revisi UU

Nasional
Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap 'Kucing-kucingan'

Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap "Kucing-kucingan"

Nasional
Pembangunan IKN Tahap I Hampir Rampung, Selanjutnya?

Pembangunan IKN Tahap I Hampir Rampung, Selanjutnya?

Nasional
Bersih-bersih Usai Kasus Hasbi Hasan, MA Bakal Rotasi dan Seleksi Ketat Asisten Hakim Agung

Bersih-bersih Usai Kasus Hasbi Hasan, MA Bakal Rotasi dan Seleksi Ketat Asisten Hakim Agung

Nasional
Disanksi Buntut Kebocoran Data DPT, Ketua KPU: Ya Sudah, Kita Terima

Disanksi Buntut Kebocoran Data DPT, Ketua KPU: Ya Sudah, Kita Terima

Nasional
Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP soal Kebocoran Data Pemilih pada 2023

Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP soal Kebocoran Data Pemilih pada 2023

Nasional
Bareskrim Akan Periksa Pejabat Pelaksana dan Peserta RUPSLB BSB di Kasus Pemalsuan Dokumen

Bareskrim Akan Periksa Pejabat Pelaksana dan Peserta RUPSLB BSB di Kasus Pemalsuan Dokumen

Nasional
Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

Nasional
KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang lewat 'Money Changer'

KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang lewat "Money Changer"

Nasional
Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

Nasional
Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

Nasional
World Water Forum, 27 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

World Water Forum, 27 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

Nasional
Di Hadapan KPU-Pemerintah, Politisi PDI-P Usul 'Money Politics' Dilegalkan

Di Hadapan KPU-Pemerintah, Politisi PDI-P Usul "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com