Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Santoso Pojokkan Muchdi

Kompas.com - 06/11/2008, 12:43 WIB

Laporan wartawan Kompas.com Inggrid Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KAMIS - Keterangan yang disampaikan mantan Direktur V.1 BIN Budi Santoso dalam Berita Acara Pemeriksaannya (BAP) memojokkan mantan Deputi V BIN Muchdi Purwoprandjono. Dalam BAP tanggal 3 Oktober 2007 yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU), Budi mengatakan bahwa mantan pilot Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto kenal dekat dengan Muchdi. Ia sendiri mengenal Muchdi pada pertengahan tahun 2004 saat Polly menemui dirinya untuk meminta bantuan mengoreksi surat rekomendasi yang ditujukan kepada Dirut Garuda Indra Setiawan.

Surat rekomendasi tersebut, merupakan permintaan untuk menempatkan Polly pada bagian Corporate Secretary Garuda Indonesia. "Polly datang ke ruangan saya atas referensi dari Muchdi. Saya tidak pernah menugaskan Muchdi, hanya mengoreksi suratnya saja," demikian Budi dalam BAP-nya.

Pada rentang waktu Juli hingga Oktober 2004, Budi juga mengaku kerap dihubungi Polly melalui telepon genggamnya. Materi perbincangannya, Polly selalu menanyakan informasi keberadaan Muchdi apakah berada di kantor atau tidak. "Kalau Polly akan ke Muchdi selalu tanya saya. Setahu saya, Polly sering ke BIN untuk bertemu Muchdi," ujar Budi seperti dibacakan jaksa.

Sepengetahuan Budi, Polly merupakan anggota jejaring non organik yang direkrut oleh Muchdi. Atas keterangan Budi pada BAP 3 Oktober 2007 ini, Muchdi mengeluarkan bantahan. Ia menyatakan tak pernah mengenal Polly. Demikian pula keterangan bahwa Polly merupakan jejaring BIN yang direkrutnya. "Keterangan itu saya nyatakan tidak benar," kata Muchdi.

Mengenai adanya surat rekomendasi yang dikatakan Budi atas perintah Muchdi, juga dibantah mantan Danjen Kopassus itu. Muchdi mengatakan, tugas membuat surat merupakan tugas Direktorat V.1 yang dipimpin oleh Budi. "Sebagai Direktur pengendalian operasi, yang membuat surat adalah direktur V.1 baru masuk ke deputi. Jawaban saksi yang mengatakan tidak tahu juga saya ragukan, karena sebagai direktur V.1 pasti tahu (soal surat)," tegas Muchdi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com