Gaji Sujud di DPR Rp40 juta, Tapi Masih Saja Korupsi

Kompas.com - 29/10/2008, 18:01 WIB
Editor

JAKARTA, RABU - Anggota pansus Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sujud Sirajuddin, menerima gaji Rp40 juta tiap bulannya. Namun, dalam melaksanakan tugasnya di Dewan Perwakilan Rakyat, Sujud masih saja menerima uang sogok.

Hal ini terungkap saat dia bersaksi dalam sidang kasus Tanjung Api-Api dengan terdakwa Sarjan Tahir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dia mengaku mendapat uang Rp25 juta melalui Yusuf Erwin Faishal (bukan Yusuf Emir Faishal seperti diberitakan Kompas.com sebelumnya).

"Berapa gaji DPR? Take home pay," tanya anggota majelis hakim, Dudu Duswara, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (29/10).

"Maaf Yang Mulia. Setiap bulan gaji selalu ditransfer langsung ke rekening. Saya kasih ke keluarga. Tapi denger-denger Rp40 juta," ungkap Sujud.

Lalu, Dudu Duswara bertanya berapa uang yang didapatnya dalam kasus Tanjung Api-Api tersebut.

Sujud menjawab, "Saya dapat Rp25 juta," terangnya.

Namun, kata dia, uang tersebut telah dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyerahan uang tersebut terjadi satu hari setelah Sujud diperiksa oleh tim penyidik KPK. Kalimat demi kalimat pernyataan Sujud membuat anggota majelis lain, Ugo, gatal untuk menanyakan tentang suap menyuap di DPR.

"Apakah penerimaan uang seperti ini sudah biasa?" tanya Ugo.

"Saya kira tidak," jawab Sujud.

"Apa betul Pak? Kita sama-sama muda lho," pancing Ugo.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

Nasional
Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Nasional
Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Nasional
Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Nasional
Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Nasional
Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Nasional
Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Nasional
Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Nasional
PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

Nasional
Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Nasional
Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Nasional
Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Nasional
Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Nasional
Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.