Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Ramli: SBY Tak Paham Sejarah Krisis Indonesia

Kompas.com - 10/10/2008, 12:52 WIB

JAKARTA, JUMAT — Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengkritik langkah penanganan krisis keuangan global yang dilakukan pemerintah saat ini. Sikap pemerintah menurutnya terlalu sombong dalam melihat gejala krisis yang sebenarnya telah terlihat sejak awal 2008 ini.

Bahkan, secara keras Rizal menyebut Presiden SBY tidak paham dengan sejarah krisis ekonomi yang ada di Indonesia. "Presiden SBY mengatakan, enggak mungkin seperti tahun 1998 (krisis). Kalau membandingkannya dengan tahun 1998, beliau kurang paham tentang sejarah krisis Indonesia. Membandingkannya bukan dengan tahun 1998 tetapi dengan posisi (perekonomian) bulan Oktober dan November tahun 1997," ujar Rizal dalam jumpa pers di Ruang Rapat F-PDIP, Jumat (10/10).

Selain itu, kebijakan pemerintah yang mengikuti saran IMF untuk menaikkan tingkat suku bunga merupakan langkah yang tak seharusnya diambil. Dalam catatan Rizal, Indonesia adalah satu-satunya negara yang mengikuti saran tersebut. Seluruh negara justru menurunkan tingkat suku bunga karena terjadi kekeringan likuiditas di dunia.

"Waktu kita krisis disuruh begini begitu. Waktu AS krisis, di mana IMF? Yang ndableg manut dengan IMF hanya Indonesia dan Bank Indonesia," ujarnya.

Gejala krisis ekonomi, kata Rizal, telah diramalkan Econit pada Januari 2008. Di antaranya, perekonomian Indonesia diramalkan akan terjadi penggelembungan finansial. Ia menyebutnya sebagai The Year of The Bubble. Namun, Menko Perekonomian Boediono (saat itu) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, ujar Rizal, tak menanggapi serius ramalan tersebut.

Namun, Rizal tak menyebutkan secara rinci apa langkah konkrit yang seharusnya dilakukan pemerintah. Ia hanya mengatakan, ketika mulai ada gejala-gejala penggelembungan finansial, pemerintah seharusnya bertindak cepat untuk 'mengempeskannya'.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com