Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir SBY: Paling Enak Dizalimi

Kompas.com - 22/09/2008, 03:55 WIB

JAKARTA, SENIN - Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menanggapi serius langkah ketua Komite Bangkit Indonesia (KBI) Rizal Ramli yang bersafari demokrasi mendulang dukungan ke sejumlah tokoh pro demokrasi di Tanah Air. Dengan nada ketus, Andi pun berkomentar mengenai langkah Rizal Ramli ini.

"Memang paling enak mengaku dizalimi. Mudah-mudahan dengan merasa dizalimi lalu kemudian mendapat simpati," kata Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng usai mengikuti acara selapanan cucu pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Almira Tungga Dewi Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Ahad (21/9).

Menurut Andi, pola-pola seperti itu merupakan kisah-kisah lama yang sudah diketahui persis masyarakat. Bahkan, masyarakat bisa mengetahui sejauhmana kebenaran kisah yang dibuat Rizal Ramli tersebut. "Rakyat sudah tahu, apalagi kalau itu kisah-kisah lama. Biar rakyat atau masyarakat melihat sendiri," paparnya.

Sebelumnya, setelah menemui Taufik Kiemas, Jumat (19/9) kemarin, Ketua Komite Bangkit Indonesia (KBI) Rizal Ramli berencana akan menemui mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada Senin (22/9) mendatang. Pertemuan itu merupakan rangkaian dari safari demokrasi yang dilakukan mantan Menko Perekonomian itu.

Juru bicara KBI, Adhie M Massardi kepada wartawan menjelaskan, safari demokrasi Rizal Ramli untuk menjelaskan tentang ancaman yang kini berlangsung di negara Indonesia terkait aksi unjuk rasa anti kenaikan harga BBM yang saat ini tengah diusut pihak kepolisian.

Atas masalah ini, Andi Mallarangeng menegaskan, selama pemerintahan SBY-JK berlangsung, demokrasi berlangsung dengan bebas. Namun kebebasan tersebut bukan berarti mencederai demokrasi, dengan bertindak anarkhi.

 "Sekarang zaman demokrasi, dan tidak ada bungkam-membungkam. Setiap hari orang demo di Istana tiga kali sehari boleh. Tapi yang penting dalam menjalankan kebebasan berpendapat dilakukan secara damai tanpa kekerasan, dan tidak menimbulkan anarkis," urainya.

Ketika disinggung tanggapan Presiden Yudhoyono atas pawai demokrasi Rizal Ramli ini, Andi dengan senyum lepas menjawab sekenanya. "Saya tidak tahu apa iya presiden menanggapi yang seperti itu. Cukup Juru Bicara saja," tandasnya seraya mengemukakan, Kepala Negara tidak akan terlibat pada masalah hukum yang saat ini mengarah ke Rizal Ramli.

"Yang jelas, kalau berhubungan dengan masalah hukum, presiden selalu menyerahkan ke proses hukum itu sendiri. Sehingga apapun yang menjadi keputusan hukum biarlah menjadi keputusan hukum. Tidak perlu kita mengintervensi proses hukum. Biarlah fakta-fakta hukum yang bicara," sergahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com