Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir SBY: Paling Enak Dizalimi

Kompas.com - 22/09/2008, 03:55 WIB

JAKARTA, SENIN - Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menanggapi serius langkah ketua Komite Bangkit Indonesia (KBI) Rizal Ramli yang bersafari demokrasi mendulang dukungan ke sejumlah tokoh pro demokrasi di Tanah Air. Dengan nada ketus, Andi pun berkomentar mengenai langkah Rizal Ramli ini.

"Memang paling enak mengaku dizalimi. Mudah-mudahan dengan merasa dizalimi lalu kemudian mendapat simpati," kata Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng usai mengikuti acara selapanan cucu pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Almira Tungga Dewi Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Ahad (21/9).

Menurut Andi, pola-pola seperti itu merupakan kisah-kisah lama yang sudah diketahui persis masyarakat. Bahkan, masyarakat bisa mengetahui sejauhmana kebenaran kisah yang dibuat Rizal Ramli tersebut. "Rakyat sudah tahu, apalagi kalau itu kisah-kisah lama. Biar rakyat atau masyarakat melihat sendiri," paparnya.

Sebelumnya, setelah menemui Taufik Kiemas, Jumat (19/9) kemarin, Ketua Komite Bangkit Indonesia (KBI) Rizal Ramli berencana akan menemui mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada Senin (22/9) mendatang. Pertemuan itu merupakan rangkaian dari safari demokrasi yang dilakukan mantan Menko Perekonomian itu.

Juru bicara KBI, Adhie M Massardi kepada wartawan menjelaskan, safari demokrasi Rizal Ramli untuk menjelaskan tentang ancaman yang kini berlangsung di negara Indonesia terkait aksi unjuk rasa anti kenaikan harga BBM yang saat ini tengah diusut pihak kepolisian.

Atas masalah ini, Andi Mallarangeng menegaskan, selama pemerintahan SBY-JK berlangsung, demokrasi berlangsung dengan bebas. Namun kebebasan tersebut bukan berarti mencederai demokrasi, dengan bertindak anarkhi.

 "Sekarang zaman demokrasi, dan tidak ada bungkam-membungkam. Setiap hari orang demo di Istana tiga kali sehari boleh. Tapi yang penting dalam menjalankan kebebasan berpendapat dilakukan secara damai tanpa kekerasan, dan tidak menimbulkan anarkis," urainya.

Ketika disinggung tanggapan Presiden Yudhoyono atas pawai demokrasi Rizal Ramli ini, Andi dengan senyum lepas menjawab sekenanya. "Saya tidak tahu apa iya presiden menanggapi yang seperti itu. Cukup Juru Bicara saja," tandasnya seraya mengemukakan, Kepala Negara tidak akan terlibat pada masalah hukum yang saat ini mengarah ke Rizal Ramli.

"Yang jelas, kalau berhubungan dengan masalah hukum, presiden selalu menyerahkan ke proses hukum itu sendiri. Sehingga apapun yang menjadi keputusan hukum biarlah menjadi keputusan hukum. Tidak perlu kita mengintervensi proses hukum. Biarlah fakta-fakta hukum yang bicara," sergahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com