TAJUK RENCANA

Daftar Pemilih Pemilu 2009

Ketidakakuratan Daftar Pemilih Pemilu 2009 jadi sorotan dalam rapat kerja Komisi II dengan KPU. Itulah topik tunggal yang dibahas dalam rapat Kamis itu.

Tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hadir, tetapi juga Badan Pengawas Pemilu dan unsur pemerintah. Dalam pemberitaan dapat dibaca bahwa masih adanya masalah dalam daftar pemilih.

Meski pemilu masih atau tinggal 202 hari—tergantung dari sudut mana kita memandang—kita kembali mengangkat isu ini karena daftar pemilih adalah hal strategis dalam tahapan pemilu. Ia menentukan tingkat partisipasi politik. Dalam sejarah pemilu di Indonesia, ketidakakuratan data pemilih selalu menjadi problem menjelang dan setelah pemungutan suara. Protes masyarakat yang tidak menerima kartu pemilih jamak disuarakan dan selalu dijadikan dasar gugatan.

Kita sependapat dengan pandangan Lena Maryana Mukti. Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan itu menyebut tahapan pendaftaran pemilih adalah tahapan penting dalam rangkaian tahapan pemilu. Ia adalah roh dari sebuah demokrasi. Proses demokrasi seakan tidak punya arti secara substantif ketika tingkat partisipasi politiknya rendah.

Data Litbang Kompas menunjukkan kecenderungan menurunnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu era reformasi. Tren ini cukup mengkhawatirkan dan harus diantisipasi bukan hanya oleh KPU, tetapi juga parpol dan pemerintah. Pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi politik sebesar 92,74 persen, pada pemilu legislatif 2004 turun menjadi 84,07 persen, kemudian turun lagi menjadi 78,23 persen pada pemilu presiden tahap pertama, dan terakhir 76,63 persen pada pemilu presiden tahap kedua. Tren ini tentu harus diantisipasi.

Kecenderungan menurunnya tingkat partisipasi politik sebenarnya juga merupakan bentuk turunnya keterlibatan politik (political engagement) warga negara yang mencakup ketertarikan pada politik, informasi politik, dan diskusi politik. Survei yang dilakukan National Democratic Institute (NDI) paling tidak menunjukkan rendahnya pemilih yang mau mengecek Daftar Pemilih Sementara (DPS). Survei memperlihatkan hanya 3,4 persen pemilih yang sudah mengecek nama mereka di DPS, sedangkan 36,6 persen menyatakan tidak akan mengecek nama mereka. Survei itu juga menyebutkan paling tidak 36 juta pemilih tidak terdaftar. Kampanye sembilan bulan pun terasa sepi.

Problem daftar pemilih memang bukan hanya masalah KPU, tetapi juga Departemen Dalam Negeri. Dalam situasi seperti ini, rasanya akan lebih baik kalau KPU, pemerintah, dan parpol dengan jaringan yang mereka miliki agar mendorong pemilih untuk mengecek daftar pemilih di KPU kabupaten kota. Waktu itu tentunya masih terbuka hingga 30 Oktober 2008.

KPU serta parpol dan pemerintah juga seharusnya lebih mengedepankan sosialisasi pemilu daripada memperdebatkan revisi UU Pemilu yang sebenarnya telah mereka sepakati sendiri.

***

Prospek Kepemimpinan Livni

Dalam pemilihan pemimpin Partai Kadima, Israel, Menteri Luar Negeri Tzipi Livni berhasil mengungguli lawannya, Menteri Transportasi Shaul Mofaz.

Namun, kemenangan itu hanya tipis, dengan beda suara sekitar satu persen. Jadi, meski punya kans untuk menggantikan Ehud Olmert sebagai Perdana Menteri Israel, jalan Livni menuju ke sana masih berliku.

Sebagai langkah awal, Livni harus berunding dengan berbagai pihak, mulai dari mitra koalisi, seperti pemimpin Partai Buruh yang kini Menteri Pertahanan Ehud Barak, hingga calon pemimpin Partai Kadima yang ia kalahkan.

Khususnya dengan kandidat yang ia kalahkan, perbedaan memang besar. Livni, pengacara berusia 50 tahun, sudah memimpin perundingan damai dengan Palestina, sementara Mofaz adalah mantan jenderal berusia 59 tahun yang dikenal menganut garis keras dan memandang remeh perundingan.

Akan tetapi, katakan saja Livni berhasil menggalang kemitraan dengan pihak lain hingga terbentuk koalisi mayoritas di parlemen yang beranggotakan 120 orang, maka ia akan menjadi perempuan pertama yang memimpin negara Yahudi ini semenjak Golda Meir di tahun 1974. Namun, kalau itu tak terjadi, Israel akan menyelenggarakan pemilu dalam tiga bulan mendatang. Kalau ini yang terjadi, jajak pendapat memperlihatkan, Partai Likud yang menganut garis kanan pimpinan Benjamin Netanyahu akan menjadi pesaing kuat.

Perkembangan terakhir di Israel ini tidak bisa dilepaskan dari merosotnya dukungan terhadap Olmert yang diduga melakukan korupsi selama menjadi Wali Kota Jerusalem dan Menteri Perindustrian. Jadi, meski sekarang Livni memenangi pemilihan Ketua Partai Kadima, selisih suara tipis menyiratkan menyurutnya mandat bagi partai ini untuk membentuk pemerintahan tanpa pemilu. Pembentukan koalisi pun tak kalah rumit karena partai yang bergabung dalam pemerintahan sekarang punya pandangan berlainan, khususnya menyangkut perundingan dengan Palestina, juga dengan Suriah.

Problem yang dihadapi Livni mencakup dua hal. Pertama, ketika membentuk koalisi, dan kedua ketika harus menangani urusan pokok Israel, yakni penyelesaian konflik dengan Palestina dan Suriah. Peluang kerja sama masih tetap mungkin ditempa dengan Mofaz yang, meskipun punya citra garis keras, masih punya keinginan berdamai dengan Palestina. Dengan latar belakang militer yang dimilikinya, Mofaz yakin bisa menangani tantangan strategis dan geopolitik yang kini dihadapi Israel. Akan tetapi, sekali lagi, apakah akan ada pemerintahan baru tanpa pemilu, atau apakah akan ada pemerintahan yang properdamaian, semua terpulang pada keahlian Livni menggalang koalisi.