Kebijakan Publik Harus Searah Dengan Kebijakan Pendidikan

JAKARTA, KAMIS - Kebijakan publik harus searah dengan kebijakan pendidikan yakni berlandaskan filsafat moral bahwa pendidikan hak semua rakyat. Pengertian yang tepat mengenai hakikat mengenai proses pendidikan akan melahirkan berbagai kebijakan pendidikan yang tepat.

"Selama ini belum demikian lantaran kebijakan pendidikan terlalu diwarnai politik," ujar pakar pendidikan HAR Tilaar usai peluncuran buku Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik, Kamis (18/9).

Buku tersebut ditulis Prof HAR Tilaar bersama Riant Nugroho Dwidjowijoto yang juga Direktur Institute for Policy Reform. Kehampaan pengertian mengenai proses pendidikan akan menghasilkan kekeliruan yang fatal karena berkenaan dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri.      

Dalam kesempatan yang sama, Riant Nugroho Dwidjowijoto menambahkan, pemerintah belum sepenuhnya menciptakan akses pendidikan bagi masyarakat. Bantuan Operasional Sekolah atau BOS yang disalurkan pemerintah kurang efektif karena bersifat top down atau sepenuhnya ditentukan pemerintah tanpa melihat kebutuhan masyarakat.  

"BOS ditentukan seragam jumlah maupun penggunaannya oleh pemerintah. Padahal, biaya pendidikan masing-masing daerah sangat berbeda,"ujarnya. Akibatnya, masih muncul keluhan biaya dan hanya masyarakat mampu secara finansial dapat menikmati pendidikan layak. Sistem subsidi silang yang berupaya diterapkan untuk memperluas akses malah menjadi bumerang lantaran memperbesar diskriminasi.

Rektor Universitas Paramadina, Anis Baswedan yang hadir sebagai pembahas buku itu mengatakan, pendidikan bagian dari rekayasa struktural. "Perlu terobosan memotong kendala struktural yang membuat tidak semua warga negara menikmati pendidikan berkualitas. Dengan adanya peningkatan anggaran pendidikan diharapkan ada terobosan," ujarnya.