Yuddy Chrisnandi Ancam Mundur Jadi Caleg Golkar

Kompas.com - 19/08/2008, 21:43 WIB
Editor

JAKARTA, SELASA - Jelang penyerahan berkas para calon anggota legislatif ke KPU, Yuddy Chrisnandi, politisi vokal Partai Golkar menyatakan keinginannya mundur sebagai calon wakil rakyat periode 2009-2014. Yuddy kepada para wartawan di DPR, Selasa (19/8), menolak dicalonkan apabila dirinya dipasang bukan di nomor urut teratas.

"Saya sekarang ini memang sedang mempertimbangkan. Ada mekanisme proses yang tidak fair dalam penempatannya di nomor urut yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar. Pada dasarnya, dengan sistem suara terbanyak, optimistis saya akan bisa terpilih. Sebab saya populer di Cirebon dan rajin mengunjungi konstituen. Persoalannya bukan terpilih atau tidak terpilih. Akan tetapi, ada proses yang tidak fair dalam proses ini," kata Yuddy Chrisnandi.

Yuddy menjelaskan, mekanisme sistem skoring dalam penentuan nomor urut caleg di internal partainya tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, Yuddy kemudian mengusulkan penerapan nomor urut didasarkan pada huruf awalan nama.

"Sekalipun nanti saya berada di paling bawah, tapi saya menganggap itu lebih fair dari sistem yang sekarang digunakan sekarang ini. Saya tidak semata-mata ingin menjadi anggota DPR lagi, tapi ingin mengedepankan sistem. Kalau saya mau, saya bisa menjadi calon dari PDI Perjuangan, PKB atau Hanura. Tapi, itu tidak saya lakukan. Kalau memakai suara terbanyak tanpa alasan yang argumentantif saya akan mundur dari pencalonan legislatif dari Partai Golkar," tegas Yuddy.

"Bagi saya ditaruh di nomor berapa saja, pada nomor terakhir pun kalau alasannya alpabetis, saya bisa terima. Tapi kalau saya ditaruh di nomor empat tanpa ada alasannya, ini bentuk inkonsistensi kebijakan. Atas dasar apa saya ditaruh di nomer empat? Dan bila sudah jelas, saya akan mundur," tandas Yuddy.

Hingga saat ini, Yuddy mengaku menunggu sikap akhir DPP Partai Golkar untuk memastikan apakah dirinya akan mundur atau tidak. Karena dalam penyusunan nomor urut ada aturannya, baik dari pengalaman keorganisasian di Golkar, masa pengabdian, pendidikan.

"Kalau nomor tertentu argumentasinya harus ada. Jika tidak ada argumentasi, saya lebih baik mundur. Dalam rapat korwil (DPD Golkar Jawa Barat) tanggal 22 Juli, juga menempatkan saya di nomor urut satu. Jadi, kalau diturunkan kan harus ada alasannya. Ini bentuk ketidakadilan dan itu harus dilawan," tegasnya lagi. (yat)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

Nasional
Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

Nasional
Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

Nasional
Wabah PMK Merebak Jelang Idul Adha, DD Farm Pastikan Pasokan Hewan Kurbannya Sehat

Wabah PMK Merebak Jelang Idul Adha, DD Farm Pastikan Pasokan Hewan Kurbannya Sehat

Nasional
PDI-P Dinilai Harus Berkoalisi di Pilpres 2024

PDI-P Dinilai Harus Berkoalisi di Pilpres 2024

Nasional
Akui Tak Tahu di Mana Harun Masiku, KPK Minta Warga Bantu Cari: Tapi Biaya Sendiri

Akui Tak Tahu di Mana Harun Masiku, KPK Minta Warga Bantu Cari: Tapi Biaya Sendiri

Nasional
Bupati Jayapura Sebut Pembentukan DOB Aspirasi Murni Warga Papua

Bupati Jayapura Sebut Pembentukan DOB Aspirasi Murni Warga Papua

Nasional
Orang Asing Bisa Ditolak Masuk Suatu Negara, Apa Penyebabnya?

Orang Asing Bisa Ditolak Masuk Suatu Negara, Apa Penyebabnya?

Nasional
Kapolri Minta Jajarannya Awasi Minyak Goreng Sesuai HET Rp 14.000 dan Tindak Tegas Pungli

Kapolri Minta Jajarannya Awasi Minyak Goreng Sesuai HET Rp 14.000 dan Tindak Tegas Pungli

Nasional
Kini Ditahan KPK, Ini Peran Eks Dirjen Hortikultura dalam Kasus Pengadaan Pupuk

Kini Ditahan KPK, Ini Peran Eks Dirjen Hortikultura dalam Kasus Pengadaan Pupuk

Nasional
Terawan Siap Gabung PDSI Setelah Terima Surat Pemberhentian dari IDI

Terawan Siap Gabung PDSI Setelah Terima Surat Pemberhentian dari IDI

Nasional
Bupati Jayapura Klaim Datang Bersama MRP Bertemu Jokowi di Istana Bogor untuk Bahas DOB

Bupati Jayapura Klaim Datang Bersama MRP Bertemu Jokowi di Istana Bogor untuk Bahas DOB

Nasional
Selama Ramadhan, Dompet Dhuafa Klaim Berhasil Kelola Dana Ziswaf Rp 35,6 Miliar

Selama Ramadhan, Dompet Dhuafa Klaim Berhasil Kelola Dana Ziswaf Rp 35,6 Miliar

Nasional
Jokowi Disebut Diam-diam Undang Anggota MRP di Istana Bogor Hari Ini

Jokowi Disebut Diam-diam Undang Anggota MRP di Istana Bogor Hari Ini

Nasional
Belajar dari Kemenangan Marcos Jr di Filipina, RI Diminta Hati-hati terhadap Medsos Jelang Pemilu 2024

Belajar dari Kemenangan Marcos Jr di Filipina, RI Diminta Hati-hati terhadap Medsos Jelang Pemilu 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.