Citra Polisi Bisa Diperbaiki dengan Transparansi

JAKARTA, SABTU - Citra polisi yang babak belur harus diperbaiki dengan mengedepankan transparansi di berbagai bidang. Hal itu diungkapkan kriminolog UI Andrianus Meliala dalam diskusi panel Evaluasi Reformasi Polri yang digelar Alumni PTIK dan harian Kompas di Hotel Sultan, Sabtu (2/8).

Menurut Andrianus, untuk menciptakan mutu tata kelola yang baik Polri harus memiliki good governance, yakni transparansi partisipasi akuntabilitas, antidiskriminasi, antikorupsi dan sensitif gender, efisiensi, efektivitas, demokratis, penghargaan HAM, dan taat hukum.

"Tanpa ukuran keberhasilan pencapaian Polri mengklaim telah tuntas terkait aspek struktural dan instrumental dalam reformasi Polri," kata Andrianus. Ia juga mengatakan, Polri harus lebih partisipatif dalam pengukuran dan keberhasilan kinerja.

Citra polisi dinilai kurang baik karena banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan kekesalan kritik dan protes terhadap perilaku polisi dalam menjalankan tugasnya. Salah satu penilaian publik atas kinerja polisi, kata Andrianus, disampaikan organisasi Transparansi Internasional Indonesia pada Desember 2007 yang menyatakan bahwa polisi menduduki peringkat tertinggi institusi paling korup dengan skor 4,2 yang dikemudian disusul pengadilan dan parlemen.

Beberapa kasus, kata Andrianus, juga mencoreng wajah polisi dari kasus besar hingga kecil-kecilan seperti razia dan tilang maupun percaloan dalam pengurusan surat-surat kendaraan bermotor. "Polisi juga harus bersikap transparan dalam penggunaan tindakan tegas dan upaya hukum represif. Juga dalam pengembangan metode penindakan terhadap anggota yang bersalah," kata Andrianus.

Sementara itu, Hendardi, Direktur Eksekutif PBHI, mengatakan, meskipun sudah mencapai beberapa prestasi, Polri tetap dituntut terus memperbaiki kinerjanya dan merawat prestasinya. Beberapa tantangan Polri yang harus diselesaikan adalah peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kesejahateraan personel, perubahan radikal kultur militer ke kultur sipil dan transparansi dalam tata kelola pelayanan, perencananaan dan akses kontrol publik.

"Dengan menjawab tantangan ini, Polri akan mampu menghimpun apresiasi publik, baik di permukaan maupun apresiasi otentik, dari publik karena kehadiran Polri telah sesuai dengan harapan publik," kata Hendardi.

Irjen Pol Andi Miyat, staf ahli Kapolri bidang sosial ekonomi, mengatakan, polisi harus tahu betul arah yang jelas dari reformasi agar dapat menentukan track yang jelas dan menentukan perbaikan ke depan. "Kerja polisi selama ini yang paling dekat dengan logam (uang), seharusnya Polri dapat menjaga integritasnya untuk menentukan track yang jelas," kata Andi.