Pembagian BLT Dibayangi Banyak Masalah

JAKARTA, KAMIS - Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah mulai dibagikan pada Sabtu (24/5). Beberapa kelemahan masih membayangi pelaksanaan program kompensasi kenaikan BBM tersebut. Kelemahan-kelemahan itu antara lain banyak warga miskin yang tidak terdaftar, distribusi Kartu BLT tidak merata, kurangnya koordinasi pemerintah pusat dengan cabang PT Pos Indonesia di daerah, jumlah BLT yang dinilai terlalu kecil, dan konflik sosial akibat program tersebut.

Kelemahan-kelemahan tersebut dipaparkan Tim Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). "Saat ini data (warga miskin) yang dipakai data BPS tahun 2005," ujar peneliti senior Wijaya Adi di Gedung LIPI, Jakarta (28/5) dalam acara jumpa pers Problema Pengangguran dan Kemiskinan di Tengah Gejolak Harga BBM: Telaah Kritis Kebijakan dan Solusi Alternatif.

Hasil penelitian tim peneliti LIPI yang berjumlah 11 orang menunjukkan banyak warga miskin yang belum menerima BLT pada tahap pertama pembagian BLT 2008. Mereka belum terdata sebagai penerima BLT. Penyebabnya adalah lemahnya metodologi dalam validasi data penerima BLT. Data yang digunakan adalah data 2005 sementara dalam kurun waktu tiga tahun belum tentu masih valid, dengan pertimbangan adanya warga yang pergi atau meninggal dunia.

Hasil penelitian tersebut juga menemukan adanya sejumlah warga miskin di beberapa daerah seperti di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang belum terdata.

Sementara itu, distribusi kartu BLT saat ini juga belum merata. Sebagai contoh pelaksanaan pencairan kartu BLT di Bandung, Jawa Barat, masih sepi karena Rumah Tangga Miskin (RTM) belum menerima kartu BLT yang diperlukan untuk mencairkan dana BLT.

Demikian pula masalah lain yang timbul seputar penyaluran BLT yakni soal koordinasi antara pemerintah pusat dan cabang PT Pos Indonesia di daerah. Sejumlah warga miskin di Manado, Sulawesi Utara, dan Kotabaru, Kalimantan Selatan, misalnya, belum menerima penyaluran BLT. PT Pos Indonesia di wilayah bersangkutan menyatakan belum menerima instruksi resmi penyaluran BLT dari pemerintah pusat.

Adi mengatakan salah satu persoalan sosial yang bisa muncul terkait program tersebut yakni potensi adanya konflik sosial. Salah satu contohnya penolakan ratusan kepala desa di wilayah III Cirebon soal pemberian BLT sebagai kompensasi kenaikan BBM. (SMS)