Kekerasan Seksual Mei 1998, Masih Terasa Hingga 10 Tahun

Kompas.com - 15/05/2008, 21:15 WIB
Editor

 

JAKARTA, KAMIS  - Aspek yang paling kontroversial dari kerusuhan Mei 1998, yaitu kekerasan seksual yang dialami perempuan Tionghoa, ternyata masih berlanjut hingga 10 tahun setelah kejadian. Terus membungkam adalah sikap yang dipilih oleh perempuan korban kek erasan seksual tersebut. Hal itu dilakukan karena belum ada pemenuhan hak korban atas keadilan.

Di tingkat personal, korban kehilangan kepercayaan kepada orang lain dan kehilangan harga dirinya. Negara pun masih belum secara tegas menindaklanjuti rekomend asi pemenuhan hak korban kerusuhan Mei 1998, khususnya bagi perempuan korban tindak kekerasan seksual, papar Pelapor Khusus Komisi Nasional Perempuan tentang Kekerasan Seksual Mei 1998 Prof Dr Saparinah Sadli di Jakarta, Kamis (15/5).

Menurut Ketua Komnas Perempuan, Kamala Chandrakirana, Komnas Perempuan membentuk Pelapor Khusus tentang Kekerasan Seksual Mei 1998 pada tanggal 8 Mei 2007. Ini merupakan sarana bagi Komnas Perempuan untuk memperoleh informasi tentang kondisi mutakhir para perempuan korban s etelah 10 tahun sejak serangan keji yang mereka alami.

Pelapor Khusus Saparinah Sadli menyatakan, kekerasan seksual terhadap perempuan saat kerusuhan Mei 1998 nyata ada. Atas dasar informasi yang dikumpulkan, walaupun Indonesia telah memasuki tahun ke-10 reformasi, situasi hukum, sosial budaya, dan politik masih tetap dianggap tidak kondusif bagi para korban untuk bersuara dan memperjuangkan hak-haknya secara terbuka.

Sejak bulan September 2007 sampai Maret 2008 Pelapor Khusus Komnas Perempuan dan timnya telah mewawancarai 25 narasumber, yaitu dua orang korban kekerasan seksual: yang satu adalah korban percobaan perkosaan dan satu lainnya korban pelecehan seksual, selain itu juga 12 pendamping langsung dari korban kekerasan seksual Mei 1998, 11 informan : yaitu mereka yang memang mengetahui keberadaan korban tetapi tidak secara langsung memberi pendampingan pada korban kekerasan seksual Mei 1998.

Perempuan korban kekerasan seksual Mei 1998 mengalami penyerangan seksual dalam bentuk perkosaan, percobaan perkosaan dan pelecehan seksual dimana di dalamnya terdapat ancaman perkosaan. Perkosaan, termasuk gang rape (diperkosa bergilir), tidak terbatas pada penetrasi penis ke vagina, tetapi juga dalam bentuk pemaksaan oral seks dan dalam penganiayaan seksual dimana vagina dirusak dengan menggunakan berbagai benda lainnya.

Korban kebanyakan adalah perempuan etnis Tionghoa dengan berbagai latarbelakang, dan pada saat peristiwa terjadi korban berusia antara lima hingga 50 tahun. Penyerangan seksual itu terjadi tid ak saja di Jakarta, tetapi juga di Solo, Surabaya, Medan dan Palembang, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pola kerusuhan yang terencana, meluas dan menargetkan pada komunitas Tionghoa, meskipun juga ada juga korban jiwa dari kelompok masyarak at lainnya, khususnya kaum miskin kota.

 

 



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X