Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporan Kekerasan Seks Mei 1998 Diserahkan kepada Pemerintah

Kompas.com - 15/05/2008, 11:58 WIB

JAKARTA, KAMIS - Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan secara simbolis diserahkan oleh Komisioner Komnas Perempuan Sjamsiah Ahmad kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta dalam Peringatan 10 Tahun Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 bertajuk "Saatnya Meneguhkan Rasa Aman" di Komnas Perempuan, Kamis (15/5).

Laporan ini berisi tentang kondisi terakhir korban kekerasan seksual sepuluh tahun lalu pascapenyerangan yang mereka alami. Pelapor khusus menemukan bahwa perempuan korban kekerasan seksual memilih untuk terus bungkam karena alasan-alasan psikologis dan tekanan eksternal dari negara, sistem hukum, dan respons masyarakat. "Kondisinya sulit, di tingkat personal mereka (korban) kehilangan kepercayaan kepada orang lain termasuk diri sendiri, masih trauma dan memutus hubungan dengan masa lalu, ada yang gila, meninggal, bahkan bunuh diri," ujar Pelapor Khusus Mei 1998 Saparinah Sadli pada kesempatan yang sama.

Sementara itu, Meutia Hatta mengatakan bahwa dia akan menyampaikan kepada pemerintah berkaitan dengan penyelesaian kasus ini. Meutia juga mengharapkan kerja sama masyarakat untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya kekerasan pada masa depan melalui perubahan pola pikir. "Pemahaman tentang kekerasan harus mulai dari unit terkecil sampai makro dan ini terkait dengan banyak aspek," ujarnya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah penguatan landasan hukum, seperti diberlakukannya UU Perlindungan Saksi dan Korban dan dapat dilakukan serta revisi terhadap KUHP. (LIN)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com