Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Pastikan Tak Akan Mundur

Kompas.com - 28/03/2008, 17:07 WIB

JAKARTA, JUMAT - Tepat pukul 16.30 WIB, Jumat (28/3), Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyatakan sikapnya. Ia tidak akan mundur dari jabatan Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB sampai akhir masa jabatannya habis tahun 2010 sesuai dengan mandat Muktamar II PKB Semarang.

Pernyataan tersebut disampaikannya melalui sebuah rilis. Namun, dalam rilis tersebut tidak terdapat tanda tangan Muhaimin dan tertuang dalam kertas yang tak berkop PKB. Hal ini sempat menimbulkan tanda tangan di kalangan wartawan, apakah pernyataan resmi dari Muhaimin.

Menjawab pertanyaan ini, Ketua DPP PKB Ahmad Ni'am Salim yang menyampaikannya di hadapan wartawan memastikan bahwa pernyataan yang dibacakannya merupakan pernyataan resmi Muhaimin. "Ini pernyataan resmi Pak Muhaimin. Saya hanya membacakan dan menyampaikan," kata Ahmad Ni'am Salim di Press Room DPR.

Dalam rilis itu disebutkan, penolakan mundur ini didasarkan atas pertimbangan bahwa keputusan yang memintanya mundur sangat bertentangan dengan AD/ART PKB yang hanya mengenal pemberhentian pengurus yang dipilih melalui Muktamar hanya bisa diberhentikan melalui muktamar, bukan rapat pleno.

"Artinya, secara prosedural keputusan tersebut cacat hukum. Alasan yang digunakan untuk meminta A. Muhaimin Iskandar mundur yakni menggalang dukungan MLB untuk melengserkan Gus Dur dari Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB dan menggantikan beliau dengan KH. Hasyim Muzadi sepenuhnya adalah fitnah yang keji," demikian Ni'am saat membacakan rilis tersebut.

Secara substantif atau material, masih dibacakan Ni'am, keputusan rapat pleno dianggap cacat hukum dan cacat moral. Muhaimin juga menyerukan kepada seluruh pengurus dan kader PKB untuk menggelar istighosah dan memperbanyak istighfar agar persoalan yang sedang terjadi di internal PKB sekarang ini segera terselesaikan dengan baik dan membawa kemaslahatan umat.

Saat ditanya mengapa Muhaimin tidak hadir sendiri untuk membacakannya, Ni'am hanya menjawab bahwa ia lah yang diutus untuk menyampaikannya. "Mengapa tidak ada tanda tangan dan tidak pada kertas berkop?," tanya wartawan."Itu hanya masalah teknis," jawab Ni'am.

"Untuk memastikan, bagaimana kalau Bapak menelepon Cak Imin dan diperdengarkan kepada kita untuk memastikan bahwa itu memang pernyataan resmi beliau," lanjut wartawan."Nanti kalau saya yang telepon, Anda tidak percaya dikira itu bukan suara dia. Jadi Anda saja yang telepon," jawab Ni'am lagi.

Saat ditanya apakah ini merupakan bentuk perlawanan Muhaimin terhadap perintah Gus Dur, Ni'am menyatakan Muhaimin tak akan melawan Gus Dur. "Kita justru ingin memenangkan Gus Dur pada Pemilu 2009. Yang kita inginkan adalah menghadapi anasir-anasir jahat yang berusaha membawa PKB ke jurang kehancuran," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com