Salin Artikel

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra mendorong penyederhanaan demokrasi di Indonesia. Bahkan, penyederhanaan harus sampai pada tahap pemungutan suara.

"Kita cari solusinya bagaimana demokrasi itu bisa lebih sederhana sehingga rakyat tidak terus berhadapan dengan TPS (tempat pemungutan suara)," ujar Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani usai acara halal bihalal paguyuban warteg se-Indonesia di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (12/6/2024).

Muzani melanjutkan, wacana ini merupakan ide dari ketua umum partainya yang juga merupakan presiden terpilih, Prabowo Subianto. 

Prabowo diketahui pernah mengungkapkan bahwa demokrasi di Indonesia itu sangat melelahkan. Ia berbicara pada acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024 yang mengangkat tema “Thriving through Transition” di Jakarta Pusat.

Muzani pun menjelaskan maksud dari pernyataan Prabowo tersebut.

"Ya misalnya begini, kita baru saja menyelesaikan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Sekarang kita harus menyiapkan pilkada provinsi dan kabupaten/kota, bahkan nanti akan ada pilkades. Jadi itu yang disebut melelahkan," papar Muzani.

Untuk proses pilkada sendiri, setiap partai politik mesti menjaring calon-calon bupati, wali kota hingga gubernur di seluruh Indonesia yang jumlahnya banyak sekali.

"Jumlahnya 550 lebih dan proses itu harus kita lakukan. Proses ini kalau baik, tentu harus kita sempurnakan, supaya bisa tidak sih, disederhanakan? Kira-kira seperti itu, agar tidak melelahkan dan tidak berbiaya mahal," ucap Muzani yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI itu. 

Meski demikian, Muzani memastikan ini baru sebatas ide. Ia sendiri belum mengetahui pasti apa bentuk penyederhanaan demokrasi itu. Apakah harus lewat revisi undang-undang atau perubahan aturan lainnya.

Pernyataan Prabowo bahwa demokrasi di Indonesia melelahkan, diungkapkan pada 5 Maret 2024.

"Saya pikir, saya berpartisipasi dalam cukup banyak Pemilu. Dan izinkan saya bersaksi bahwa demokrasi memang mahal dan sangat melelahkan serta masih banyak yang harus diperbaiki," ucap Prabowo.

https://nasional.kompas.com/read/2024/05/12/18570811/gerindra-dorong-penyederhanaan-demokrasi-indonesia-rakyat-tak-harus

Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke