Sebut Pemaparan 4 Menteri di MK Lancar, Airlangga: Pemerintah Berkoordinasi dengan Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, penjelasan empat menteri anggota Kabinet Indonesia Maju di sidang sengketa hasil pemilu presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024) berlangsung lancar.

Menurutnya pemerintah sudah berkoordinasi dengan baik sehingga tak ada kendala untuk memberikan penjelasan di MK.

"Alhamdulillah lancar-lancar semua. Pemerintah berkoordinasi dengan baik. Tidak ada kendala," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga ditanya apakah sudah melaporkan secara khusus soal pemaparan empat menteri di MK kepada Presiden Jokowi.

Menurutnya para menteri sudah melaporkan secara tidak langsung.

"Yang penting kita melaporkan sudah hadir (di MK)," tegasnya.

Sementara itu, saat ditanya soal bagaimana respons Presiden Jokowi atas penampilan keempat menterinya di MK, Airlangga menyebut Kepala Negara akan menonton terlebih dulu di YouTube.

"(Presiden) Mau lihat di YouTube dulu," jawab Airlangga.

Saat ditanya lebih lanjut apakah artinya hingga Jumat sore Presiden Jokowi belum menyaksikan pemaparan empat menterinya, Airlangga kembali mengulang jawaban senada.

"Mau lihat di YouTube, saya enggak tahu," katanya.

Diberitakan sebelumnya, empat menteri Kabinet Indonesia Maju telah hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Jumat.

Keempat menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

MK memanggil 4 menteri Kabinet Indonesia Maju untuk bicara seputar politisasi bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo serta pengerahan anggaran negara untuk memenangkan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, sebagaimana didalilkan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam gugatannya ke MK.

Kedua kubu mempersoalkan, salah satunya, mengapa anggaran perlindungan sosial melonjak dibandingkan 2 tahun sebelumnya, bahkan hampir menyamai jumlah saat pandemi Covid-19 melanda pada 2020.