Siap Penuhi Panggilan MK, Muhadjir Batal Terbang ke Mesir untuk Kirim Bantuan Kemanusiaan

Pasalnya, dia harus memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang lanjutan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang akan digelar pada Jumat (5/4/2024) lusa.

“Mestinya, saya harus ke Mesir mengantar bantuan tadi yang dilepas oleh Bapak Presiden, tapi karena ada panggilan dari MK tadi malam baru, jadi kita putuskan untuk memenuhi panggilan,” ujar Muhadjir usai Apel Gelar Pasukan Ketupat 2024 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).

Muhadjir lantas mengaku telah menerima surat undangan menghadiri sidang tersebut dari MK.

“Enggak ada persiapan (untuk sidang), kan yang mau ditanyakan semua yang selama ini sudah kita lakukan saja,” kata Muhadjir.

Muhadjir juga mengaku telah diizinkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Diketahui, MK telah bersurat secara resmi kepada empat orang menteri yang akan dipanggil untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024.

"Sudah disampaikan, hari ini," kata juru bicara MK, Fajar Laksono, kepada Kompas.com, Selasa (2/4/2024).

Keempat menteri itu yaitu Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Satu pihak lain yang akan dipanggil MK dalam sidang yang dijadwalkan pada Jumat (5/4/2024) itu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Suhartoyo menegaskan bahwa, MK tidak bersifat berpihak dengan mengakomodir keinginan salah satu pihak terlibat sengketa.

"Jadi semata-mata untuk mengakomodir kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon sebenarnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim, pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat (5/4/2024)," kata Suhartoyo.

Sebelumnya, kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud memang meminta agar sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dipanggil Mahkamah untuk didengarkan keterangannya.

Sebab, kedua belah pihak medalilkan soal bansos pemerintah yang disebut untuk memenangkan pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo-Gibran.