Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, divestasi saham PT Freeport Indonesia sebanyak 61 persen akan dilakukan satu paket dengan perpanjangan kontrak pertambangan dan kesepakatan penyelesaian pembangunan smelter.

Divestasi merupakan langkah untuk mengambil alih saham PT Freeport Indonesia.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang menegosiasikan divestasi saham sebesar 10 persen, sehingga nantinya bisa mendapatkan 61 persen saham perusahaan tambang itu.

"Iya, (pembangunan) smelter itu. Kemudian 10 persen divestasi," ujar Arifin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Jika divestasi tambahan 10 persen saham untuk Indonesia itu berhasil, maka PT Freeport Indonesia akan mendapat ganjaran berupa perpanjangan kontrak operasional 20 tahun. 

Kontrak PT Freeport Indonesia yang semula akan habis 2041 akan diperpanjang sampai 2061.

"Iya (sampai 2061). Kan dia perlu mengeksplorasi, ya kan? Smelternya kan baru nih, tahun ini. Tahun ini kan start, 2025 lah baru bisa full. Ya kan," katanya.

Saat ini pemerintah sedang mematangkan regulasi yang akan dijadikan dasar untuk melakukan divestasi saham PT Freeport.

Menurut Arifin, jika Presiden Joko Widodo menargetkan divestasi tuntas pada Juni 2024, maka hal itu harus terjadi.

"Iya harus Juni," katanya.

Sebelumnya, dalam kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo sempat bertemu dengan CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, pada 13 November 2023.

Jokowi saat itu didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir.

Selepas pertemuan, Jokowi mengaku senang lantaran rencana divestasi saham sebesar 10 persen sudah mencapai tahap akhir.

Adapun divestasi ini merupakan salah satu syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pertambangan PTF. Freeport Indonesia.

Untuk perpanjangan izin usaha, Freeport juga berencana membangun smelter di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.