Salin Artikel

Tim Prabowo-Gibran Tuding Kubu Ganjar Rendahkan Indonesia karena Minta Hasil Pemilu Dibatalkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, mengaku sedih ketika kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD meminta hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dibatalkan seperti yang pernah terjadi di Kenya, Zimbabwe, dan Malawi.

Otto berpandangan, permintaan yang disampaikan dalam sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 itu seolah-olah menempatkan Indonesia lebih rendah daripada negara-negara di atas.

"Terus terang aja, saya sangat sedih, menyesalkan itu seakan-akan kita dituduh dengan pernyataan itu, seakan-akan negara kita itu lebih rendah daripada Malawi, Kenya dan Zimbabwe," kata Otto dalam keterangan pers selepas sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Menurut Otto, justru negara-negara tersebut yang seharusnya mengikuti Indonesia dalam sektor hukum.

Sebab, ia meyakini, bangsa Indonesia lebih baik dari negara-negara itu dalam segala hal, termasuk soal hukum.

"Sehingga kalau argumentasi hukum yang disampaikan itu merujuk kepada undang-undang dan pengadilan yang negara yang tidak lebih baik daripada Indonesia, itu keliru dan itu sungguh menyakiti hati bangsa Indonesia," kata Otto.

Diberitakan sebelumnya, kubu Ganjar-Mahfud meminta kepada MK untuk membatalkan hasil Pemilu 2024, mendiskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran, serta menggelar pemilihan ulang dengan dua pasangan calon yakni Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

"Beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara curang dan melanggar prosedur seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand serta beberapa negara," kata Mahfud dalam sidang perdana, Rabu siang.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/27/18011371/tim-prabowo-gibran-tuding-kubu-ganjar-rendahkan-indonesia-karena-minta-hasil

Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke