Salin Artikel

Pemerintah Indonesia Harap Gencatan Senjata di Gaza Segera Dimulai

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, pemerintah Republik Indonesia berharap agar gencatan senjata di Gaza, Palestina, dapat segera dimulai.

Hal ini disampaikan Retno merespons disahkannya resolusi terkait gencatan senjata di Gaza, Palestina, oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

"Harapan kita adalah dengan adanya resolusi ini, maka kita harapkan implementasinya dapat segera dijalankan," kata Retno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Retno menuturkan, pemerintah menyambut baik resolusi ini karena merupakan pertama kalinya DK PBB sepakat untuk mengesahkan resolusi yang berisi seruan untuk melakukan gencatan senjata.

Selain itu, Retno juga menggarisbawahi adanya kata-kata terkait masalah bantuan kemanusiaan yang tercantum dalam resolusi tersebut.

"Karena dunia internasional paham bahwa bantuan kemanusiaan sangat terhambat sehingga dampaknya adalah krisis kemanusiaan menjadi semakin buruk," ujar dia.

Setelah lebih dari lima bulan perang, Dewan Keamanan PBB untuk kali pertama pada Senin (25/3/2024) menuntut gencatan senjata segera di Gaza.

Dari 15 negara anggota DK PBB, 14 negara menyetujui draf resolusi sedangkan 1 negara yakni Amerika Serikat memilih abstain.

Empat belas negara tersebut mendukung resolusi yang "menuntut gencatan senjata segera" untuk bulan suci Ramadhan yang sedang berlangsung.

Resolusi tersebut menyerukan agar gencatan senjata mengarah pada "gencatan senjata yang langgeng dan berkelanjutan" dan menuntut agar Hamas dan kelompok lainnya membebaskan para sandera yang diculik dalam serangan 7 Oktober.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/26/12130081/pemerintah-indonesia-harap-gencatan-senjata-di-gaza-segera-dimulai

Terkini Lainnya

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke