Salin Artikel

Pemerintah Indonesia Harap Gencatan Senjata di Gaza Segera Dimulai

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, pemerintah Republik Indonesia berharap agar gencatan senjata di Gaza, Palestina, dapat segera dimulai.

Hal ini disampaikan Retno merespons disahkannya resolusi terkait gencatan senjata di Gaza, Palestina, oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

"Harapan kita adalah dengan adanya resolusi ini, maka kita harapkan implementasinya dapat segera dijalankan," kata Retno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Retno menuturkan, pemerintah menyambut baik resolusi ini karena merupakan pertama kalinya DK PBB sepakat untuk mengesahkan resolusi yang berisi seruan untuk melakukan gencatan senjata.

Selain itu, Retno juga menggarisbawahi adanya kata-kata terkait masalah bantuan kemanusiaan yang tercantum dalam resolusi tersebut.

"Karena dunia internasional paham bahwa bantuan kemanusiaan sangat terhambat sehingga dampaknya adalah krisis kemanusiaan menjadi semakin buruk," ujar dia.

Setelah lebih dari lima bulan perang, Dewan Keamanan PBB untuk kali pertama pada Senin (25/3/2024) menuntut gencatan senjata segera di Gaza.

Dari 15 negara anggota DK PBB, 14 negara menyetujui draf resolusi sedangkan 1 negara yakni Amerika Serikat memilih abstain.

Empat belas negara tersebut mendukung resolusi yang "menuntut gencatan senjata segera" untuk bulan suci Ramadhan yang sedang berlangsung.

Resolusi tersebut menyerukan agar gencatan senjata mengarah pada "gencatan senjata yang langgeng dan berkelanjutan" dan menuntut agar Hamas dan kelompok lainnya membebaskan para sandera yang diculik dalam serangan 7 Oktober.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/26/12130081/pemerintah-indonesia-harap-gencatan-senjata-di-gaza-segera-dimulai

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke