Wanti-wanti Golkar soal Kursi Ketua DPR, PDI-P: Kami Ada Batas Kesabaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya memiliki batas kesabaran menyikapi dinamika politik terkait perebutan kursi Ketua DPR RI.

Merujuk Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), kursi Ketua DPR otomatis diduduki oleh partai politik peraih kursi terbanyak hasil Pileg 2024.

Namun, kini PDI-P selaku parpol pemenang pemilu berang karena muncul wacana untuk merevisi UU MD3 yang digulirkan Partai Golkar. 

Ia menilai, wacana merevisi UU MD3 untuk menjegal PDI-P mendapatkan kursi Ketua DPR itu jelas tak menghormati suara rakyat. 

"Karena itulah hormati suara rakyat. Jangan biarkan ambisi-ambisi penuh nafsu kekuasaan itu dibiarkan. Kami ada batas kesabaran untuk itu," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

Hasto lantas mengingatkan kepada Partai Golkar soal kejadian pada tahun 2014.

Saat itu, melalui revisi UU MD3, kursi ketua DPR diambil Partai Golkar meski PDI-P menjadi pemenang Pileg 2014.

Hasto menyatakan, saat itu PDI-P masih sabar dan tak melakukan perlawanan. Namun, ia memastikan bakal ada perlawanan keras dari partainya jika revisi UU MD3 kembali terjadi.

"Kalau UU terkait hasil pemilu seperti UU MD3 akan dilakukan perubahan-perubahan, demi ambisi kekuasaan, maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan anggota dan kader PDI Perjuangan dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan," kata Hasto.

"Sehingga jangan sulut sikap dari PDI Perjuangan, yang tahun 2014 sudah sangat sabar," sambungnya.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu lantas menyinggung tentang kasus hukum yang menimpa Ketua DPR dari Partai Golkar, Setya Novanto.

Semestinya, lanjut Hasto, kasus hukum itu menjadi pelajaran bagi partai berlambang pohon beringin tersebut.

"2014 kan akhirnya Ketua DPR masuk penjara. Ketika itu diambil, terjadi karma pale. Seharusnya itu yang menjadi pelajaran," imbuh politikus asal Yogyakarta ini.

Sebagai informasi, Partai Golkar berada di urutan kedua perolehan suara terbanyak pada Pileg 2024.

Posisinya berada di bawah PDI-P sebagai pemenang Pileg.

Meski demikian, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menegaskan, tidak menutup kemungkinan dinamika politik di parlemen bakal terjadi untuk memperebutkan kursi Ketua DPR RI.

Hanya saja, dia menyebutkan, dinamika itu sangat bergantung dengan pembicaraan antara para ketua umum Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Kecuali jika nanti ada pembicaraan-pembicaraan lain dan tentu itu pembicaraan akan terjadi antara Pak Prabowo, Mas Gibran, juga dengan partai-partai politik yang melakukan kerja sama kemarin di pemilihan presiden,” ujar Doli dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (21/3/2024).