Kursi Ketua DPR Disebut Seksi, Pengamat Sebut Revisi UU MD3 Bisa Bergulir

"Krusialnya peran pimpinan khususnya ketua DPR dalam menjadi pendukung pemerintah membuat parpol-parpol koalisi pendukung pemerintah punya kepentingan pokok untuk memastikan posisi ketua DPR ada di pihak mereka," kata Lucius kepada Kompas.com, Jumat (22/4/2024).

Lucius menyebut, bagi pemerintah dan partai politik pendukungnya, posisi parlemen sangat krusial untuk memastikan program-program unggulan didukung oleh parlemen.

Dukungan dari parlemen itu akan mudah didapat apabila parpol koalisi pemerintah mendominasi kursi di parlemen.

"Akan tetapi jika posisi ketua DPR ada di tangan oposisi, tentu peluang munculnya hambatan selalu bisa terjadi," ujar Lucius.

Dia menjelaskan bahwa posisi ketua DPR memang tidak menentukan sikap politik parlmen secara kelembagaan, tetapi secara administratif ketua DPR adalah pintu masuk pemerintah ke parlemen.

Lucius mencontohkan, surat dari pemerintah untuk mengusulkan atau meminta dukungan parlemen terkait kebijakan tertentu disampaikan melalui ketua DPR.

Ketua DPR juga merupakan ketua Badan Musyawarah DPR yang bertugas menentukan agenda pembahasan dan kegiatan DPR.

"Jika Ketua DPR mengabaikan atau ingin menghambat permintaan pemerintah, ya tinggal gagalkan saja permintaan pemerintah itu untuk diagendakan di paripurna," kata Lucius.

Oleh karena itu, Lucius menilai bukan tidak mungkin Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) dapat kembali direvisi untuk mengubah ketentuan terkait pengisian jabatan ketua DPR.

Menurut Lucius, revisi UU MD3 dapat bergulir jika partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto ingin merebut kursi ketua DPR yang dipegang oleh PDI-P sebagai peraih suara terbanyak berdasarkan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Kita harus siap-siap menghadapi kemungkinan munculnya manuver-manuver politik yang bertujuan untuk merebut posisi Ketua DPR. Jalan untuk merebut kursi Ketua DPR agar tak jatuh secara otomatis ke PDI-P tentu saja melalui revisi UU MD3," ujar Lucius.

Hal itu sesuai dengan Pasal 427 D ayat (1) huruf b UU MD3 yang berbunyi "Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR".

Lucius berpandangan, koalisi pendukung Prabowo tidak akan begitu saja merelakan kursi ketua DPR yang strategis untuk diduduki PDI-P, apalagi jika partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu memutuskan untuk menjadi oposisi.

"Parpol pendukung pemerintah Prabowo-Gibran hampir pasti sangat berkepentingan memastikan kendali parlemen di bawah genggaman mereka. Karena itu, jalan merevisi UU MD3 itu sangat mungkin akan terjadi di enam bulan ke depan," kata Lucius.

Lagipula, menurut dia, merevisi UU MD3 bukanlah pekerjaan sulit bagi DPR karena DPR tercatat sudah tiga kali merevisi beleid tersebut hanya untuk membagi-bagi jatah kursi pimpinan DPR maupun MPR.

"Untuk urusan terkait dengan kepentingan parpol, enggak ada yang terlalu berat untuk dilakukan. Kalau perlu dalam seminggu, mereka bisa bersepakat merubah aturan UU MD3 tentang mekanisme pemilihan pimpinan itu," ujar Lucius.