Panglima TNI Sebut Isu Harga Bahan Pokok Rawan Dipolitisasi untuk Diskreditkan Pemerintah

Pasalnya, kata Agus, harga bahan pokok yang tidak stabil dapat dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mendiskreditkan pemerintah.

"Hal ini berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik di masyarakat serta dapat dipolitisasi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk mendiskreditkan pemerintah," kata Agus dalam rapat dengan Komisi I DPR, Kamis (21/3/2024).

Agus membeberkan, ada sejumlah upaya yang dilakukan TNI untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil.

Salah satunya, setiap komando utama di lingkungan TNI dan satuan-satuan di bawahnya telah menggelar pasar murah.

"Prajurit satuan komandan kewilayahan juga memantau harga bahan pokok lebih intensif menjelang Hari Raya Idul Fitri baik di pasar-pasar tradisional maupun agen penyalur kebuhtuhan pokok," kata dia.

Ia menyebutkan, pada awal Desember 2023 lalu, TNI juga sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional.

Pogram yang menjadi bagian dari kesepahaman itu antara lain adalah pendampingan percepatan tanam yang dilakukan TNI di beberapa daerah.

"TNI juga berkomitmen untuk memanfaatkan lahan tidur atau tanah kosong milik TNI untuk penanaman bahan makanan utama masyarakat seperti padi dan jagung," kata Agus.