Salin Artikel

Rekap Suara di Jatim, Terungkap 3 Kejanggalan hingga Saksi Anies-Muhaimin Ogah Tanda Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melanjutkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional pada Rabu (13/3/2024), kali ini dimulai dengan Provinsi Jawa Timur.

Ketua KPU Jawa Timur, Aang Kunaifi, mengawali rekapitulasi dengan membeberkan kejadian khusus terkait tidak ditandatanganinya berita acara hasil rekapitulasi di tingkat provinsi oleh saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Secara prinsip, kawan-kawan pasangan calon nomor 1 keberatan karena merasa seperti yang telah disampaikan sebelumnya dalam formulir keberatan di tingkat kabupaten/kota," kata Aang di kantor KPU RI.

"Yaitu ditemukan banyak kejanggalan seperti kesalahan input data angka perolehan suara di banyak TPS di beberapa kecamatan hingga kabupaten/kota sehingga menyebabkan kami (para saksi Anies-Muhaimin) meragukan kevalidan data yang ada di Sirekap," jelas dia.

Kedua, tambah Aang, para saksi Anies-Muhaimin juga berkeberatan dengan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang disebut "tidak menjalankan prinsip kontrolnya dengan baik sebagai badan pengawas untuk melakukan tindakan tegas terhadap laporan kami terhadap adanya dugaan kecurangan penggelembungan suara, money politics, serta tingginya intimidasi terhadap para saksi TPS".

"Yang ketiga, pembiaran yang dilakukan oleh Bawaslu atas terjadinya kecurangan yang terjadi di hampir semua daerah pada temuan tersebut ditemukan sendiri oleh pihak Bawaslu," ujar Aang membacakan formulir kejadian khusus itu.

Anggota KPU RI yang memimpin rapat, August Mellaz, kemudian meminta agar Aang tidak membacakan terlalu rinci kejadian khusus macam itu.

"Alasannya singkat saja. Detailnya kan sudah tertulis," ucapnya.

Aang kemudian melanjutkan bahwa saksi pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga enggan menandatangani berita acara hasil rekapitulasi di tingkat provinsi.

Keengganan itu sejalan dengan sikap yang ditunjukkan hampir di seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur.

"Saksi paslon 3 di 666 kecamatan se-Jawa Timur tidak menandatangani kemudian 37 kabupaten kota saksi yang hadir mewakili paslon nomor 3 itu tidak menandatangani," ujar Aang.

"Kecuali saksi dari Kabupaten Bangkalan, itu menandatangani, sehingga di tingkat provinsi juga menyatakan hal yang sama," kata dia.

Hasil rekapitulasi tingkat nasional, total ada 25.644.060 suara sah dan 899.661 suara tidak sah untuk Pilpres 2024.

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud kalah telak di Jawa Timur dibandingkan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Berikut perolehannya:

Anies-Muhaimin: 4.492.652 (17,6 persen)

Prabowo-Gibran: 16.716.603 ( 65,1 persen)

Ganjar-Mahfud: 4.434.805 (17,3 persen)

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/13/12511961/rekap-suara-di-jatim-terungkap-3-kejanggalan-hingga-saksi-anies-muhaimin

Terkini Lainnya

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke