Salin Artikel

Dipimpin Airlangga, DPP Golkar Gelar Rapat Tertutup Bahas Evaluasi Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menggelar rapat tertutup di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, pada Minggu (10/3/2024) sore.

Pantauan Kompas.com, hampir semua jajaran pengurus DPP partai berlambang pohon beringin ini hadir rapat.

Mulai dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Wakil Ketua Umum Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Bambang Soesatyo hingga Sekretaris Jenderal Lodewijk F Paulus.

Selain itu jajaran Ketua DPP Partai Golkar yang hadir di antaranya Meutya Hafid, Ace Hasan Syadzily.

Adapun rapat tertutup ini dipimpin oleh Airlangga Hartarto.

Awak media dipersilakan mengambil gambar terlebih dulu sebelum rapat dimulai.

"Terima kasih rekan media, karena acara akan dimulai dipersilakan meninggalkan ruangan bagi yang tidak berkepentingan," ucap Lodewijk kepada awak media sebelum memulai rapat, Minggu sore.

Sebagai informasi, berdasarkan undangan yang diterima awak media, rapat kali ini mengagendakan pengarahan Ketua Umum Golkar serta laporan Bapilu Partai Golkar terkait evaluasi hasil penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2024.

Rapat kali ini juga dilaksanakan di tengah berembusnya kabar tentang rencana Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional (Munas) yang bakal digelar Desember mendatang.

Sebelumnya, Bambang Soesatyo menyebutkan empat nama yang masuk bursa calon ketua umum Partai Golkar dan akan maju dalam Munas akhir tahun ini.

Empat nama itu di antaranya, Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang Kartasasmita, Bahlil Lahadalia dan Bambang Soesatyo.

Dalam rapat kali ini, turut dihadiri sejumlah nama yang digadang bakal jadi calon ketua umum Partai Golkar, yakni Airlangga dan Bambang Soesatyo.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/10/17294851/dipimpin-airlangga-dpp-golkar-gelar-rapat-tertutup-bahas-evaluasi-pemilu

Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke