Polemik Sirekap Pemilu 2024, MUI: Kedaulatan Negeri Bukan di KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan seluruh lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan para peserta berlaku adil karena kedaulatan sebenarnya ada di tangan rakyat.

"Karena kedaulatan negeri ini bukan di KPU, kedaulatan negeri ini ada di tangan rakyat. Oleh karena itu berilah penjelasan. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan, intimidasi, ya buktikan. Dan kalau memang terjadi intimidasi ya harus bersikap," kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas di kantor MUI, Jakarta, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (6/3/2024).

Menurut Anwar, Pemilu harus menjunjung prinsip langsung, umum, bebas, rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).

Anwar mengatakan, jika Pemilu dilaksanakan dengan mematuhi prinsip luber jurdil maka apapun hasilnya harus didukung dan rakyat diimbau tidak menolaknya.

Akan tetapi, apabila Pemilu dilaksanakan tetapi tidak mematuhi prinsip itu maka rakyat mempunyai hak buat mempertanyakan keabsahan hasilnya.

"Boleh tidak mengintimidasi? Tidak boleh kan? Boleh enggak berlaku curang? Kan tidak boleh kan," ujar Anwar.

Dia menyampaikan, jika Pemilu 2024 disimpulkan berjalan dengan baik, maka MUI akan mengimbau supaya seluruh rakyat menghormati dan mendukung hasilnya.

"Tapi kalau seandainya ada yang tidak benar ya MUI harus mengingatkan supaya kalau seandainya di daerah tertentu misalkan tidak berjalan secara adil, ya diulang di tempat tersebut," ucap Anwar.

Saat ini proses penghitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024 menjadi sorotan publik.

Persoalannya adalah aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami kendala teknis saat membaca data pada formulir C.Hasil yang ditulis tangan.

Data yang pada formulir yang ditulis tangan oleh panitia pemungutan suara dan yang ditampilkan pada Sirekap kerap berbeda sehingga menimbulkan keraguan terhadap keandalan aplikasi itu.