Moeldoko Anggap Hubungan Baik dengan AHY Penting untuk Selesaikan Program Jokowi

Baginya, hal itu menjadi prioritas ketimbang memikirkan persoalan politik yang pernah terjadi antara keduanya selama tiga tahun belakangan.

“Kan bisa saja beliau (AHY) saya undang ke kantor KSP dan kita ngopi sama-sama. Enggak ada masalah. Dalam konteks hubungan pemerintaha,  semua bisa dijalankan dengan baik, enggak ada batas,” ujar Moeldoko dalam program Rosi yang tayang di YouTube Kompas TV, Jumat (1/3/2024).

“Kita mengawal program Pak Presiden prioritas nasional di antaranya adalah reforma agraria, kita membangun hubungan yang sangat dekat dengan kementerian ATR/BPN. Apakah retribusi bisa berjalan dengan baik, apakah perhutanan sosial bisa berjalan dengan baik? Kita yang mengawal di sini,” papar dia.

Di sisi lain, ia menekankan saat ini yang terpenting keduanya sudah sama-sama berada di dalam Kabinet Indonesia Maju.

Maka, perbedaan politik yang terjadi tak perlu dipersoalkan karena yang menjadi fokus utama adalah kepentingan bangsa.

“Karena kita memiliki pandangan politik bersama, mungkin pilihan politik berbeda, tapi begitu kita menuju pengabdian yang sama, pandangan politik harus sama karena yang kita pikirkan adalah negara bukan lagi memikirkan pernik-pernik yang kecil itu,” tutur dia.

Terakhir, Moeldoko mengatakan bahwa masalah yang pernah terjadi antara dirinya dan AHY tak membuat komunikasi KSP dan Kementerian ATR/BPN terganggu. Semuanya berjalan dengan baik sampai saat ini.

“Relatively tidak ada sama sekali konflik-konflik dalam membangun hubungan antar kelembagaan, antar kementerian, dan lain sebagainya, semuanya fine, berjalan dengan baik,” imbuh dia.

Diketahui internal Partai Demokrat pernah bermasalah karena sejumlah mantan politisinya menggalang gerakan untuk menggulingkan kepemimpinan AHY sebagai ketua umum. Gerakan itu terjadi pada 2021.

Saat itu, sejumlah pihak yang tak puas dengan kepemimpinan AHY sempat membuat kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang dan menyatakan Moeldoko sebagai ketua umum baru.

Namun, langkah hukum untuk merebut kepemimpinan yang sah dari kelompok tersebut tak pernah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) maupun pengadilan.