Realisasi yang lambat ini dibahas dalam rapat internal terkait kebijakan sawit antara sejumlah menteri terkait bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (27/2/2024).
"Tadi rapat internal membahas terkait kebijakan sawit. Pertama, tentang replanting sawit dilihat realisasi 180.000 (hektar) hanya tercapai 30 persen," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa.
Target 180.000 hektar tersebut tercatat belum kunjung terealisasi sejak tahun-tahun sebelumnya.
Mengacu data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hanya mencapai 53.012 hektar.
Capaian ini termasuk meningkat 72,35 persen dibanding capaian tahun 2022 yang sebesar 30.759 hektar dengan penyaluran dana PSR di tahun 2023 mencapai Rp 1,5 triliun yang diberikan kepada 21.020 pekebun.
"Oleh karena itu, tadi diminta agar Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) agar dikaji karena kebun rakyat tidak bisa di-replanting karena diminta dua hal: satu, sertifikat; kedua, rekomendasi dari KLHK," ucap Airlangga.
"Kita tahu untuk memperoleh rekomendasi dari KLHK bukan sesuatu yang mudah sehingga implementasi terhambat," imbuh Airlangga.
Di sisi lain untuk mempercepat replanting, pihaknya mengusulkan peningkatan dana hibah untuk peremajaan sawit untuk petani swadaya naik Rp 60 juta per hektar.
Semula, dana hibah hanya mencapai Rp 30 juta per hektar dengan maksimal luasan kebun 4 hektar.
Mantan menteri perindustrian ini beralasan, dana Rp 30 juta per hektar hanya mampu mengakomodasi biaya peremajaan sawit di tahun-tahun awal.
Sedangkan tanaman sawit baru akan berbuah pada tahun keempat, setelah dilakukan replanting. Hal ini juga disuarakan oleh para pekebun sawit dan hasil kajian akademik.
"Sehingga kalau dananya hanya Rp 30 juta, itu hanya cukup untuk mereka hidup di tahun pertama. Beli bibit lalu hidup di tahun pertama," jelas Airlangga.
https://nasional.kompas.com/read/2024/02/27/17034091/realisasi-replanting-sawit-mandek-airlangga-sebut-baru-capai-30-persen