Salin Artikel

Dukung Pemerintahan Jokowi sampai Akhir, Nasdem: Kita Tak Akan Keluar Kecuali Dikeluarkan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, Nasdem tidak akan keluar kecuali Jokowi yang meminta Nasdem untuk keluar.

"Kita tidak akan keluar kecuali kita dikeluarkan, dan nampaknya keberadaan itu tetap seperti itu sampai selesai periode ini, kita tetap menjadi pemerintahan," kata Hermawi dalam acara Gaspol Kompas.com yang ditayangkan pada Senin (27/2/2024) malam.

Alasan Nasdem tak keluar dari kabinet saat ini karena Jokowi tidak mendepak partai yang dipimpin Surya Paloh itu.

Hermawi meyakini bahwa Jokowi tidak akan mengeluarkan Nasdem seperti Jokowi mempertahankan oposisi yang juga berbeda pandangan politik terkait pemilihan presiden (pilpres) 2024.

"Lihat saja PKB, Golkar, dia (Jokowi) enggak akan pernah (mengeluarkan) karena kita pernah bersama-sama," imbuh Hermawi.

Hermawi mengatakan, Nasdem telah berkontribusi untuk membangun pemerintahan Presiden Jokowi.

Sebab itu, Jokowi dinilai masih menghargai jasa Nasdem yang mendukungnya sejak awal.

Selain itu, Hermawi juga menyebut Nasdem tidak memiliki niat untuk keluar dari Kabinet Indonesia Maju.

"Dan kita tidak ada niat untuk keluar, dan itu bagian dari tanggungjawab kita. Pemerintahan ini dulu kita perjuangkan, sudah jadi, kita diajak kita ikut ya sudah kita di dalam dengan segala kepahitannya," pungkas dia.

Seperti diketahui, Nasdem bersama PKB dan Partai Keadilan Sejatera membentuk Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Pasangan ini mengusung ide perubahan. 

Sementara pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diusung Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Golkar, mendukung isu melanjutkan pemerintahan Jokowi. 

Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD kerap menyuarakan perbaikan. 

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/27/09100531/dukung-pemerintahan-jokowi-sampai-akhir-nasdem-kita-tak-akan-keluar-kecuali

Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke