YLBHI Kecam Penangkapan 9 Petani Sawit di Wilayah IKN

"YLBHI mengecam tindakan aparat Polda Kaltim yang melakukan penangkapan secara tidak manusiawi dan sewenang-wenang, karena dilakukan tanpa memperlihatkan surat perintah penangkapan dan tidak memberitahukan dengan jelas alasan mereka ditangkap," ujar Ketua YLBHI Muhammad Isnur dalam keterangan tertulis, Senin.

Isnur mengatakan, praktik penangkapan itu dikategorikan sebagai tindakan sistematis terhadap masyarakat yang mempertahankan hak hidupnya.

Menurut dia, penangkapan sembilan petani oleh aparat kepolisian sebagai tindakan menggunakan hukum untuk menekan masyarakat.

"Polisi untuk kesekian kalinya menggunakan cara-cara seperti ini, dalam pengamanan Proyek Strategis Nasional," tutur Isnur.

Dia menyebut, hal serupa pernah terjadi dalam kasus Rempang, Kepulauan Riau. Hal itu juga terjadi dalam kasus sengketa tanah di Seruyan, Kalimantan Tengah.

"Tindakan aparat Polda Kaltim telah melanggar hukum dan hak asasi manusia, di mana tiap orang yang ditangkap berhak untuk disampaikan alasan mereka ditangkap dan polisi wajib memperlihatkan surat perintah penangkapan," ungkap Isnur.

Sebelumnya, sembilan orang anggota kelompok tani Saloloang di Penajam Paser Utara ditangkap aparat kepolisian pada Sabtu (24/2/2024) malam.

Penangkapan itu terkait dengan sengketa lahan antara kelompok tani dan PSN Bandara VVIP IKN.

Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Artanto menyebut penangkapan sembilan orang itu karena disebut mengancam proyek pembangunan Bandara VVIP IKN.

Dijelaskan Artanto, pada Jumat (23/2/2024), ada sekelompok orang mendatangi pekerja proyek dan mengancam mereka untuk menghentikan pekerjaan.

Persisnya di sisi udara zona 2 dengan membawa senjata tajam jenis mandau dan seketika itu para operator menghentikan pekerjaan.

"Atas dasar peristiwa tersebut, pengawas lapangan pekerjaan di lokasi calon Bandara VVIP membuat laporan polisi secara resmi di Polres PPU pada hari itu juga," ucap Artanto, Senin.