Salin Artikel

TKN Sebut Peran Jokowi Tak Sebatas di Masa Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Hal ini disampaikan Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo ketika ditanya apakah pelibatan Jokowi di pemerintahan baru nanti hanya sampai pada masa transisi.

Faktor "keberlanjutan" yang sejak awal diusung Prabowo-Gibran diklaim menjadi alasan peran Jokowi tak berakhir pada masa transisi.

"Saya rasa tidak (sampai masa transisi) ya, seperti yang saya sampaikan, kita melanjutkan pondasi dari capaian Pak Jokowi. Kemudian kami juga akan melanjutkan IKN, melanjutkan hilirisasi, dan sebagainya," ujar Dradjad dalam Kompas Petang di Kompas TV, Jumat (23/2/2024).

Dradjad juga mengungkapkan, Jokowi tak hanya dilibatkan dalam penyusunan postur kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Nantinya Jokowi akan diberikan peran dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan yang akan datang.

Dradjad menyebut tingginya popularitas menjadi alasan mengapa peran Jokowi begitu signifikan di pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

"Jadi dengan peranan yang sebegitu besar, apalagi Mas Gibran juga menjadi Wapresnya, saya rasa wajar kalau Beliau mempunyai peranan yang signifikan nanti di dalam pembentukan pemerintahan maupun kebijakan yang akan datang," kata Dradjad.

Selain Jokowi, Dradjad melanjutkan, Prabowo-Gibran juga akan melibatkan semua ketua umum partai politik (parpol) pengusung maupun pendukung keduanya untuk menyusun struktur kabinet.

Parpol tersebut meliputi, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Prima, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Jadi mereka (ketua umum parpol) yang akan membahas. Kemudian setelah itu baru diputuskan nama-namanya, nanti baru akan kelihatan berapa dari parpol, berapa dari non-parpol, dan sebagainya," imbuh dia.

Diberitakan, kubu Prabowo-Gibran sudah mulai merancang postur kabinet pada bidang ekonomi dengan melibatkan Jokowi, meskipun hasil penghitungan suara belum selesai, sebagaimana diberitakan Kompas.id, Kamis (22/2/2024).

Alasan mengapa mereka sudah mulai merancang anggota kabinet sektor perekonomian karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri.

Adapun pelibatan Jokowi dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Dalam merancang anggota kabinet sektor perekonomian itu, mereka bakal mengutamakan prinsip merit.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/23/20394881/tkn-sebut-peran-jokowi-tak-sebatas-di-masa-transisi-pemerintahan-prabowo

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke