Salin Artikel

Timnas Anies Sebut "Quick Count" Tak Mengonfirmasi Kecurangan, Tak Bisa Jadi Dasar Pijakan

Baginya, salah satu yang menjadi persoalan adalah quick count tak bisa membuktikan berbagai kecurangan yang terjadi.

“Saya tidak ingin memperdebatkan metodologi quick count, cuma saya ingin mempersoalkan quick count yang secara kuantiti, harusnya secara metodologis ada di 400 (tempat pemungutan suara) per provinsi, apakah metodologi itu diikuti? Satu, diduga tidak (dilakukan),” ujar Bambang di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024).

“Terus kedua, quick count itu tidak juga mengonfirmasi hal-hal yang tadi, bersifat kecurangan tadi. Angka-angka itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita percaya pada quick count yang secara metodologis dichallange dengan dua hal tadi?” kata dia lagi.

Sebelumnya, Timnas Pemenangan Amin sempat memaparkan sejumlah data perhitungan suara yang diduga mengandung kecurangan.

Sebab, terdapat sejumlah TPS yang angka tertera di form C1 dan tabulasi penghitungan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berbeda.

“Fakta menunjukan quick count itu sudah menggiring persepsi orang terhadap kemenangan pemilu ini, dengan mengabaikan kecurangan-kecurangan,” tutur dia.

Terakhir, Bambang menekankan pada para pembuat quick count apakah bakal tetap berpegang pada hasil yang muncul ketika banyak kecurangan terjadi di lapangan.

“Sekarang pertanyaan harus dibalikan sama surveyor, kalau lo bikin quick count dan kemudian basiusnya dipenuhi kecurangan, kamu masih mau enggak menjadikan quick count tersebut menjadi dasar buat berpijak? Kan begitu,” imbuh dia.

Diketahui hasil quick count sejumlah lembaga survei menunjukan bahwa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan perolehan suara terbanyak.

Sementara, capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di urutan kedua dan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di peringkat ketiga perolehan suara.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/16/17532631/timnas-anies-sebut-quick-count-tak-mengonfirmasi-kecurangan-tak-bisa-jadi

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke