Salin Artikel

TPN Ganjar-Mahfud Minta Bawaslu Investigasi Kejanggalan Rekapitulasi di Sirekap KPU

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa Bawaslu harus melakukan investigasi agar tidak ada kecurangan dalam proses rekapitulasi suara tersebut.

"Kami sudah melaporkan ini baik ke KPU dan Bawaslu. Kami minta kepada Bawaslu untuk melakukan investigasi terhadap hal ini supaya kita tidak dicurangi, supaya publik juga tidak dicurangi," kata Todung di Media Center TPN, Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Menurut Todung, dugaan praktik curang dalam proses rekapitulasi suara menggunakan Sirekap itu sudah banyak tersebar di pemberitaan maupun media sosial.

"Salah satunya adalah penggunaaan Sirekap yang cenderung menguntungkan paslon (pasangan calon) nomor 2, dan merugikan paslon nomor 3," ujarnya.

Todung lantas mengaku prihatin akan hal itu karena dapat menggerus integritas pemilu serta mengancam pemilu dan pemilihan presiden (pilpres) yang jujur dan adil.

Oleh karena itu, dia menilai Bawaslu harus melakukan investigasi untuk mengecek benar atau tidaknya ada kecurangan dalam proses rekapitulasi melalui Sirekap tersebut.

"Bawaslu sebagai lembaga yang fungsinya melakukan pengawasan punya kewajiban untuk melakukan investigasi itu, memeriksa Sirekap itu, dan membuat keputusan apakah telah terjadi pelanggaran atau kecurangan dalam pemakaian Sirekap ini," kata Todung.

Aplikasi Sirekap yang digunakan KPU menjadi sorotan publik karena diduga perolehan suara yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Contohnya, suara pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di TPS 026, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, tiba-tiba melejit dalam aplikasi Sirekap KPU.

Adapun, pasangan capres cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan memperoleh 95 suara dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 22 suara.

KPU RI mengakui terjadi sejumlah kekeliruan konversi hasil penghitungan suara di TPS ke dalam Sirekap.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, sistem tersebut dapat mengenali kekeliruan konversi tersebut, meski tak menjelaskan berdasarkan apa mesin tersebut mengenali kesalahan tersebut.

Menurut dia, sejauh ini, tingkat kesalahan konversi cuma 0,64 persen.

"Ada 2.325 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang ditemukan antara konversinya berbeda (dari) yang sudah diunggah 358.775 TPS," ujar Hasyim dalam jumpa pers, Kamis (15/2/2024).

"Bukan persentasenya yang ingin kami sampaikan, tetapi Sirekap mengenali kalau ada salah hitung atau salah konversi atau sistem kurang tepat membaca," katanya lagi.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/16/17165891/tpn-ganjar-mahfud-minta-bawaslu-investigasi-kejanggalan-rekapitulasi-di

Terkini Lainnya

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke