Salin Artikel

Jaga Transparansi dan Akuntabilitas, DPR RI Undang Negara Sahabat Pantau Pemilu 2024

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mengundang parlemen negara sahabat, duta besar, dan organisasi parlemen internasional untuk memantau penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia.

Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan, para undangan akan menjadi pemantau atau observer guna membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas proses pemungutan dan penghitungan suara.

Dia menyebutkan, kegiatan bertajuk "Election Visit Programme 2024" itu juga menjadi bagian dari upaya DPR RI menjalankan fungsi diplomasi dengan menjadikan para delegasi dunia sebagai pemantau.

"Dalam peran diplomasi, DPR RI mengundang beberapa parlemen negara, sahabat, serta organisasi parlemen internasional untuk mengamati secara langsung jalannya Pemilu 2024 di Indonesia pada tanggal 13 sampai 14 Februari 2024," katanya dalam Pidato Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (6/2/2024).

Puan mengatakan, hal tersebut juga sejalan dengan hasil kesepakatan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) bahwa setiap negara yang sedang melaksanakan pemilu dapat mengundang anggota sebagai observer.

Undangan pemantauan tersebut juga untuk menunjukkan komitmen Indonesia melaksanakan pemilu yang jujur dan adil.

Hingga Jumat (9/2/2024), terdapat 19 negara sahabat dan tiga organisasi parlemen internasional yang mengonfirmasi akan menjadi pemantau penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia.

Untuk diketahui, observer akan meninjau langsung proses pemungutan dan penghitungan suara di tiga lokasi di Bali, yaitu di Desa Panglipuran, di kawasan Jimbaran, dan di kawasan Garuda Wisnu Kencana. 

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/13/10204941/jaga-transparansi-dan-akuntabilitas-dpr-ri-undang-negara-sahabat-pantau

Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke