Pakar Sebut Apresiasi Pemerintahan Jokowi Tugas Humas, Bukan Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya membentuk citra positif pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak terkait dengan tugas utama Polri.

Hal itu disampaikan pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menanggapi sikap Polri yang meminta kalangan akademisi membuat video testimoni terkait kinerja positif Presiden Jokowi.

“Tugas Kepolisian tentunya memang menjaga Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) ini. Membuat video-video apresiasi yang sebenarnya adalah tugas-tugas kehumasan. Kalau pun kemudian presiden yang meminta ya ini tugasnya dari humas Presiden sepertinya itu, bukan kepolisian,” kata Bambang dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Jumat (9/2/2024).

Bambang menilai, tindakan Polri semakin membuatnya lembaga itu jauh dari harapan sebagai penegak hukum yang profesional dan tidak dipolitisasi, seperti yang dicita-citakan dalam gerakan reformasi.

Padahal, mulanya tujuan memisahkan Polri dari TNI dan berada di bawah Presiden supaya membuat lembaga itu semakin profesional sebagai penegak hukum.

“Kepolisian di bawah presiden ini ternyata rentan untuk ditarik-tarik menjadi alat politik dari kekuasaan. makanya ini harus menjadi bahas evaluasi semua pihak terkait dengan posisi Kepolisian ini,” ujar Bambang.

Bambang meyakini ada perintah dari atasan supaya Kepolisian Daerah (Polda) mendekati kalangan sivitas akademika dan kampus dan meminta mereka membuat testimoni positif tentang pemerintahan Preisden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini tidak berdiri sendiri dan kepolisian dengan langkah-langkah yang sangat naif ya, kalau saya melihatnya seperti itu, dengan masuk ke ranah ranah politik dalam pemilu ini," ujar Bambang.

"Ini menunjukkan ketidakdewasaan kepolisian menempatkan posisi politiknya di struktur kenegaraan kita,” sambung Bambang.

Informasi soal pengakuan kalangan akademisi yang diminta Polri membuat video testimoni tentang pemerintahan Presiden Jokowi muncul di tengah gelombang kritik kalangan kampus dan sivitas akademika terhadap sikap pemerintah yang dianggap tidak netral dan menyimpang dari praktik demokrasi.

Hal tersebut diungkapkan Rektor Universitas Katolik Soegiyapranata Semarang, Ferdinandus Hindarto. Dia mengaku didatangi oleh polisi dan diminta membuat video testimoni terkait penilaian positif kinerja Presiden Jokowi.

Akan tetapi, Ferdinandus menolak karena permintaan itu dinilai tidak sesuai dengan sikap universitas tersebut.

Polda Jawa Tengah (Jateng) mengakui mereka mendatangi Ferdinandus Hindarto dan memintanya membuat video testimoni. Menurut Polda Jateng hal itu bukan bermaksud politis dan hanya bagian dari upaya meredam potensi konflik atau cooling system.