Salin Artikel

Hasil Evaluasi RB Diumumkan, 382 Instansi Pemerintah Berpredikat Minimal Baik

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah mengumumkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) 2023.

Evaluasi RB dilakukan terhadap 624 instansi pemerintah. Hasilnya, lebih dari 382 pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperoleh predikat minimal baik.

Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo mengamanatkan agar RB berdampak, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas serta birokrasi lincah dan cepat.

Birokrasi yang dulunya berbasis aturan, sebut dia, saat ini harus mengarah pada masa depan, yaitu berbasis kinerja, berdampak, kolaboratif, dan melayani masyarakat.

“Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, reformasi birokrasi perlu langsung menyasar pada masalah-masalah utama pembangunan yang apabila diselesaikan akan mempercepat dampak nyata,” ujarnya melalui keterangan pers, Rabu (7/2/2024).

Pada 2023, RB tematik memiliki empat fokus tema utama, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penanganan stunting, dan prioritas presiden, yaitu pengendalian inflasi dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan-RB Erwan Agus Purwanto menjelaskan, sebanyak 26 kementerian/lembaga, 5 pemerintah provinsi, serta sebanyak 35 pemerintah kabupaten/kota memperoleh predikat A pada hasil evaluasi RB.

“Meskipun demikian, beberapa kementerian, lembaga, dan pemda masih kami harapkan dukungannya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menyampaikan rencana aksinya,” ujarnya.

Erwan menerangkan, pada tema penanggulangan kemiskinan, sebanyak 487 instansi pemerintah telah berkontribusi melaksanakan rencana aksi RB Tematik penanggulangan kemiskinan dan memberikan dampak positif pada penurunan kemiskinan sebesar 1,12 persen pada 2023.

Untuk tema peningkatan investasi, sebanyak 404 instansi pemerintah telah berkontribusi melaksanakan rencana aksi peningkatan kualitas investasi, dan memberikan dampak positif berupa kenaikan realisasi investasi sebesar 160,6 triliun rupiah di tingkat nasional.

Kemudian, untuk tema peningkatan penggunaan produk dalam negeri, sebanyak 365 instansi pemerintah telah berkontribusi melaksanakan rencana aksi dan memberikan dampak positif berupa kenaikan realisasi penggunaan PDN sebesar 6 persen pada 2023.

Pada tema pengendalian inflasi, sebanyak 355 instansi pemerintah telah berkontribusi melaksanakan rencana aksi, dan memberikan dampak positif berupa penurunan inflasi sebesar 2,89 persen dari 2023.

Dengan demikian,  tingkat inflasi pada 2023 menjadi 2,61 persen year-on-year (yoy) dan merupakan nilai terendah sejak 2000. 

“Atas dasar hal tersebut, kami ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah berupaya melakukan perubahan Road Map RB 2020-2024 sebagai pedoman pelaksanaan RB General dan RB Tematik,” ungkapnya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/07/08000071/hasil-evaluasi-rb-diumumkan-382-instansi-pemerintah-berpredikat-minimal-baik

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke