Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi IUP PT Timah

Dua tersangka itu adalah TN alias AN selaku Beneficial Ownership CV VIP dan PT MCM dan AA selaku Manager Operasional Tambang CV VIP dan PT MCM.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, hari ini tim penyidik telah menaikkan status dua orang saksi menjadi tersangka," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Selasa (6/2/2024).

Kedua tersangka langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan.

Tersangka TN alias AN dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Sementara AA dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Masing-masing selama 20 hari ke depan," ujar Ketut.

Secara singkat, Ketut menjelaskan pada tahun 2018, CV VIP telah melakukan perjanjian kerja sama sewa peralatan processing peleburan timah dengan PT Timah Tbk.

Kemudian Tersangka TN alias AN selaku pemilik CV VIP memerintahkan Tersangka AA untuk menyediakan bijih timah dengan cara membentuk beberapa perusahaan boneka seperti CV SEP, CV MJP, dan CV MB guna mengumpulkan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk.

Menurut Ketut, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara dan hingga saat ini kami masih menunggu hasil perhitungannya.

Selain itu, Kejagung juga melakukan penyitaan terhadap 55 alat berat yang terdiri dari 53 unit excavator dan dua unit bulldozer. Diduga kuat sebanyak 55 alat berat itu milik Tersangka TN alias AN.

Tak hanya itu, sejumlah bukti lain yang disita ada uang tunai baik mata uang asing maupun mata uang rupiah dengan rincian Rp83.835.196.700 atau Rp 83 miliar.

Kemudian, 1.547.400 dolar Amerika Serikat, 443.400 dolar Singapura, 1.840 dolar Australia.

"(Disita juga) Emas Logam Mulia seberat 1.062 gram," tambah dia.

Tersangka ini disangkakan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.