Salin Artikel

Menpan-RB Dorong Kemenag Integrasikan Layanan Digital untuk Bantu Pendidikan hingga UMKM

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) memiliki peran penting dalam mendukung berjalannya Reformasi Birokrasi (RB) Tematik.

“Karena itu Birokrasi Berdampak ini menjadi penting. Kalau Kemenag terus berbenah maka dampak ke masyarakatnya akan sangat besar,” ujarnya dalam siaran persnya, Selasa (6/2/2024).

Dia mengatakan itu dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kemenag Tahun 2024 di Kota Semarang, Selasa.

Anas mengungkapkan, penggunaan teknologi digital, efisiensi proses, dan peningkatan akuntabilitas merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. 

Menurutnya, Kemenag berperan dalam mendukung tercapainya RB Tematik. Hal ini terlihat dari sejumlah area yang menjadi fokus utama RB Tematik.

Sebagai contoh, pemanfaatan ekonomi keagamaan umat dapat ditingkatkan untuk mendorong pengentasan kemiskinan. 

"Hal ini fokus pada peningkatan sumber dana dari lembaga ekonomi keagamaan yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan agama, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Pengentasan kemiskinan juga dapat dilakukan melalui pendidikan bagi anak yang kurang mampu melalui pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) pada institusi pendidikan yang berada di bawah koordinasi Kemenag.

RB Tematik Kemenag juga dapat berkontribusi pada sisi peningkatan investasi dengan melakukan percepatan layanan sertifikasi halal serta pengelolaan ibadah umrah dan haji khusus untuk peningkatan investasi usaha mikro kecil menengah (UMKM) serta fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM.

Anas menambahkan, pelibatan tokoh dan penyuluh agama sebagai agent of change dapat menjembatani program prioritas pembangunan dengan masyarakat. 

"Pelibatan tokoh dan penyuluh agama sekaligus untuk memberikan wawasan terkait program prioritas dan RB Tematik," jelasnya.

Mantan Bupati Banyuwangi tersebut mengatakan, Kemenag mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 

“Presiden telah meresmikan tol fisik. Kini saatnya membangun tol pelayanan publik dengan transformasi digital pemerintah,” ungkapnya.

Anas juga mengapresiasi langkah Kemenag yang berhasil menyatukan ribuan aplikasi menjadi satu aplikasi. 

“Saya harap digitalisasi di Kemenag dapat terus diperkuat untuk meningkatkan layanan pemerintah di bidang agama,” tuturnya.

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu juga menekankan pentingnya peran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai kunci penyelenggaraan pemerintahan digital bukan berarti inovasi sama dengan membangun aplikasi baru. 

Pengguna aplikasi, sebut dia, akan lebih dimudahkan jika pemerintah bisa membuat satu aplikasi yang menyediakan seluruh layanan.

"Oleh karenanya, skala prioritas menjadi hal yang penting. Kemenag harus punya prioritas mana yang lebih genting untuk diselesaikan. Tata kelola sumber daya manusia (SDM) di Kemenag juga tentu perlu diperkuat," jelas Anas. 

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/16581351/menpan-rb-dorong-kemenag-integrasikan-layanan-digital-untuk-bantu-pendidikan

Terkini Lainnya

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke