Menpan-RB Matangkan INA Digital yang Akan Percepat Layanan Digital Pemerintah

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas membahas rencana peluncuran INA Digital bersama tim Government Technology (GovTech) Edu dan Tony Blair Institute (TBI) di Jakarta, Senin (5/2/2024). 

Pembahasan tersebut menyusun narasi dan pesan yang akan dibangun melalui branding serta komunikasi INA Digital.

“Hari ini kami mematangkan langkah-langkah taktis dan teknis terkait strategi rencana peluncuran dan pascapeluncuran GovTech Indonesia yang akan dilakukan presiden,” ujarnya dalam siaran pers. 

Anas mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih nama INA Digital untuk GovTech yang akan dibangun. 

“Berbagai konsep logo dan maknanya sedang dibahas anak-anak muda hebat dari GovTech Edu, TBI, Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional,” katanya.

Anas mengatakan, INA Digital mendukung amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Dukungan tersebut dilakukan guna pengembangan teknologi berkualitas untuk akselerasi transformasi layanan prioritas di sembilan sektor yang telah ditetapkan. 

Sembilan layanan prioritas tersebut, yakni layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia (SDI), transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga surat izin mengemudi (SIM) online.

Mantan Bupati Banyuwangi itu mengatakan, INA Digital terus dipersiapkan secara matang. 

Kementerian dan lembaga pemilik sembilan layanan prioritas SPBE juga diminta untuk melakukan percepatan penyelesaian penugasan layanan prioritas bersama dengan Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

Percepatan tersebut menyepakati solusi tepat guna serta menyusun penugasan kepada Peruri.

INA Digital akan berperan dalam upaya mendukung kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna membangun dan mengintegrasikan teknologi berkualitas.

Dukungan itu untuk menciptakan solusi layanan publik yang tepat guna dalam mengakselerasi transformasi digital yang berkelanjutan. 

Anas berharap, hadirnya INA Digital bisa mengatasi persoalan digitalisasi layanan pemerintah yang selama ini tidak terintegrasi dan mengisi banyak aplikasi. 

Dia berharap, persoalan tersebut bisa terselesaikan dan mempermudah seluruh layanan pemerintahan yang diberikan pusat maupun daerah.

“Indonesia akan memasuki era baru pelayanan publik yang terintegrasi, single sign-on, efisien, efektif, berbasis kebutuhan masyarakat/citizen centric dalam satu portal nasional terintegrasi, bukan lagi berorientasi pada pendekatan instansi seperti selama ini,” tuturnya. 

Anas mengatakan, target INA Digital ke depan bukan hanya diluncurkan, tetapi juga ada pengalaman dari produk layanan pemerintah yang sudah disiapkan. 

“Mudah-mudahan ini terus akan kita detailkan sehingga kedepan mudah diakses dan berdampak luas bagi rakyat,” tambah mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu.