Salin Artikel

Cerita Mahfud Pernah Diremehkan jadi Menko Polhukam oleh Rocky Gerung

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan dirinya pernah diremehkan saat ditunjuk menjadi menko polhukam pada 2019 lalu.

Mahfud menyebutkan, saat itu aktivis Rocky Gerung memprediksi bahwa ia hanya mampu bertahan selama 8 bulan menduduki kursi Menko Polhukam.

"Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu, oleh Pak Rocky Gerung (dikatakan), 'Mahfud tuh enggak akan bisa jadi menko, paling lama 8 bulan saya jamin di-reshuffle'," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (1/2/2024).

Mahfud menuturkan, saat itu ia diremehkan gara-gara dianggap terlalu blak-blakan sehingga bisa membongkar rahasia Istana.

Namun, kata Mahfud, ia justru bisa bertahan menjadi Menko Polhukam selama lebih dari 4 tahun.

"Lewat 8 bulan, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat, Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu, tapi jejak digitalnya masih ada," ujar Mahfud.

Ia menyebutkan, Presiden Joko Widodo juga mengakui bahwa ia adalah Menko Polhukam yang paling lama menjabat selama Jokowi menjadi presiden sejak 2014.

Mahfud menuturkan, sejak Jokowi menjadi presiden, ada Tedjo Edhy Purdijatno yang menjabat menko polhukam selama sekitar 10 bulan, Luhut Binsar Pandjaitan (11 bulan), dan Wiranto (3,5 tahun).

"Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle, tapi saya minta berhenti karena ada agenda politik saya," kata Mahfud.

Diberitakan, Mahfud telah resmi mengajukan permohonan pengunduran diri dari posisi menko polhukam kepada Presiden Joko Widodo.

Mahfud telah bertemu dengan Jokowi pada Kamis sore untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya.

"Baru saja saya diterima Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo yang ditemani Bapak Mensesneg, Bapak Profesor Pratikno. Saya menyampaikan surat kabar tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam," ujar Mahfud dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis sore.

"Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti," tegasnya.

Adapun alasan Mahfud mengundurkan diri demi menghindari konflik kepentingan karena ia sedang maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/01/19242901/cerita-mahfud-pernah-diremehkan-jadi-menko-polhukam-oleh-rocky-gerung

Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke