Salin Artikel

Dibantah Siti Nurbaya soal Deforestasi Hutan, Mahfud: Bukan Salah, tapi Beda Data yang Dipakai

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menjelaskan bahwa dirinya dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya tidak ada yang salah soal membaca data deforestasi hutan.

Hanya saja, ia dan Siti menggunakan data yang berbeda.

Itu lah sebabnya Siti Nurbaya membantah data soal deforestasi di Indonesia yang dipaparkan oleh Mahfud dalam ajang debat ketiga pilpres.

"Memang betul bukan kesalahan, tapi perbedaan membaca data," kata Mahfud di Jalan Teuku Umar 9, Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Menurut Mahfud, data yang dipaparkan Siti Nurbaya berdasarkan deforestasi neto. Data ini juga ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sedangkan, Mahfud menyebut data yang disampaikannya merujuk pada data Global Forest Watch.

"Nah global forest watch itu memotret hilangnya atau tutupan hutan dalam waktu tertentu," kata Mahfud.

"Sedangkan deforestasi neto itu merupakan deforestasi bruto dikurangi reforestasi sehingga sisanya seperti yang dikaakan oleh Bu Siti Nurbaya," sambungnya.

Dia menambahkan data yang dipakai Siti Nurbaya turut menghitung adanya reforestasi. Sedangkan, data yang merujuk Global Forest Watch tidak menghitung soal reforestasi.

Menko Polhukam ini mengatakan dua cara membaca data ini sama benarnya.

"Saya pakai Global Forest Watch, yang memotret itu setiap tahun, ini rusaknya rusaknya dalam 10 tahun, nih segini loh rusaknya, bahwa ada reforastasi di tempat lain kan tidak memperbaiki yang rusak. Data lengkap tentang ini dari tahun ke tahun, tempat ke tempat," jelasnya.

Bantahan Siti

Dalam debat cawapres pada Minggu (21/1/2024), Mahfud mengungkapkan, deforestasi di Indonesia mencapai 12,5 juta hektar hutan dalam 10 tahun terakhir.

Dikutip dari Tribunnews.com, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya membantah data Mahfud. Siti Nurbaya menilai Mahfud keliru dalam mengkalkulasikan data, sehingga data yang dipaparkan berlebihan.

"Saya harus mengatakan bahwa data itu salah. Saya bisa kasih tahu data yang sebenarnya. Kalau dipakai sejak tahun 2013, ada persoalan konsep. Dan ada persoalan bagaimana membaca data," kata Siti Nurbaya saat ditemui sejumlah wartawan di Media Center Kementerian LHK, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2024), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Siti menjelaskan, angka deforestasi hutan di Indonesia pada tahun 2013 adalah 730.000 hektare.

Kemudian di tahun 2015, angka deforestasinya meningkat menjadi 1,09 juta hektare.

"Jadi dari 0,73 juta hektare naik ke 1,09 juta hektare itu karena bencana El Nino di tahun 2015. Kemudian di tahun 2016 turun jadi 630.000 hektare, dilanjutkan 2017 menjadi 480.000 hektare, 2018 jadi 440.000 hektare,” ucapnya.

Di tahun 2019, kembali meningkat namun tidak signifikan. Kemudian di tahun 2022 menurun signifikan menjadi 104.000 hektare.

"Di tahun 2019, Indonesia kembali mengalami El Nino, tapi tidak separah di tahun 2015. Di mana, angka deforestasinya menjadi 460.000. Sekarang di tahun 2022, kita hanya deforestasi 104.000 hektare," sambungnya.

Bahkan, Siti menjelaskan penurunan angka deforestasi di Indonesia mendapat apresiasi di sejumlah lembaga internasional, termasuk Perdana Menteri Norwegia pada saat acara COP28.

"Dan kita Indonesia ini nggak main-main kalau deforestasi. Penurunannya mencapai 65 persen dari tahun lalu ke tahun sebelumnya, atau tahun 2022," tuturnya.

Siti pun mempertanyakan sumber data yang disampaikan Mahfud soal adanya 12,5 juta hektare lahan mengalami deforestasi.

Lebih lanjut, Siti menekankan penurunan angka deforestasi di Indonesia mendapat apresiasi di sejumlah lembaga internasional, termasuk Perdana Menteri Norwegia pada saat acara COP28.

"Dan kita Indonesia ini nggak main-main kalau deforestasi. Penurunannya mencapai 65 persen dari tahun lalu ke tahun sebelumnya, atau tahun 2022," tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/23/14122591/dibantah-siti-nurbaya-soal-deforestasi-hutan-mahfud-bukan-salah-tapi-beda

Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke