Kunjungi Kementerian KP, Menpan-RB Dukung Transformasi Digital di Bidang Kelautan dan Perikanan

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) melahirkan sejumlah gebrakan untuk mendorong transformasi digital salah satunya lewat pengembangan sistem infrastruktur Ocean Big Data.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi langkah nyata yang memudahkan stakeholder ekonomi maritim tersebut.

"Saat ini pemerintah tengah membangun satu portal layanan nasional, Ocean Big Data yang dikembangkan agar bisa diintegrasikan agar semakin mempermudah stakeholder yang berkecimpung di dunia ekonomi maritim," ujar Anas melalui keterangan persnya, Selasa (16/1/2024).

Hal itu disampaikan Anas saat bertemu dengan jajaran Kementerian KP di Jakarta, Selasa.

Selain sektor perikanan, transformasi digital yang dilakukan Kementerian KP ini juga bisa memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan konservasi laut. Data yang dimiliki Kementerian KP juga bisa digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pihak terkait.

Tidak hanya mengapresiasi transformasi digital yang dilakukan Kementerian KP, Anas juga menyampaikan bahwa capaian Reformasi Birokrasi (RB) dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di kementerian tersebut semakin baik dari tahun ke tahun.

"Nilai RB dan SAKIP Kementerian KP berada di atas nilai rata-rata nilai SAKIP kementerian/lembaga (K/L) nasional. Hasil demikian perlu tetap dipertahankan dan ditingkatkan oleh Kementerian KP," ungkapnya.

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, Ocean Big Data akan mendukung terwujudnya ekonomi maritim yang berkelanjutan melalui pemetaan aktivitas, kondisi, dan habitat segala unsur yang hidup di laut Indonesia.

Sistem tersebut, kata dia, beroperasi menggunakan teknologi satelit, radar, sensor, drone bawah air, drone udara, dan nano satelit.

"Semua data dan informasi yang kita miliki akan terintegrasi melalui Command Center Kementerian KP yang dapat diakses oleh para aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan pengawasan," jelasnya.