Isu Pemakzulan Jokowi, Moeldoko: Jangan Ada Agenda yang Tidak Produktif

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merespons soal isu pemakzulan atau pelengseran Presiden Joko Widodo.

Menurut Moeldoko, saat ini apresiasi masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi sangat tinggi. Sehingga, sebaiknya pihak tertentu tidak membuat agenda yang kontraproduktif.

"Pemerintah atau Pak Jokowi khususnya mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari masyarakat Indonesia atas kepemimpinannya. Itu poin pertama. Kita lagi fokus pada penyelenggaraan pemilu yang demokratis," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (15/1/2024).

"Jangan ada agenda-agenda lain yang menurut saya tidak produktif lah seperti itu. Tidak produktif bagi masyarakat dan tidak produktif bagi pemerintahan," tegasnya.

Moeldoko menekankan, saat ini Presiden Jokowi sangat fokus untuk menyelesaikan tugas-tugasnya pada sembilan bulan terakhir masa pemerintahan.

Sehingga Kepala Negara terus memaksimalkan kinerja pemerintah.

"Presiden masih sangat concern untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang relatif tinggal beberapa bulan. Ini kita gas habis-habisan. Kita gas pol istilahnya untuk menuntaskan berbagai program pemerintah," tegasnya.

"Berikutnya pemerintah juga sangat concern mengikuti jalannya pemilu yang baik di Indonesia," tambah mantan Panglima TNI itu.

Sebelumnya, isu mengenai pemakzulan atau pelengseran Presiden Joko Widodo belakangan mencuat.

Isu ini berawal dari aspirasi sejumlah tokoh yang mengatasnamakan diri sebagai Petisi 100.

Pada Selasa (9/1/2024), mereka mendatangi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024 hingga pemakzulan terhadap Jokowi.

Para tokoh ini antara lian Faizal Assegaf, Marwan Batubara, dan Letnan Jenderal TNI Marsekal (Purn) Suharto.

"Ada 22 orang (yang datang). Mereka menyampaikan, tidak percaya, pemilu ini berjalan curang. Oleh sebab itu nampaknya sudah berjalan kecurangan-kecurangan. Sehingga mereka minta ke Menko Polhukam untuk melakukan tindakan, melalui desk pemilu yang ada," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (9/1/2024).